SUKABUMI – Pemilu 2024 merupakan momentum yang baik untuk masyarakat memperjuangkan aspirasi politik untuk lima tahun selanjutnya. Berbagai isu dan kepentingan masyarakat perlu diperjuangkan lewat tokoh yang mewakilinya di lembaga legislatif.
Ketua Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) Sukabumi, Mardial menyatakan di Sukabumi sudah banyak masyarakat berbagai daerah yang menetap (KTP Sukabumi). Keberagaman Sukabumi ini perlu jika ada yang mengambil kesempatan sebagai anggota DPRD di Sukabumi salah satunya orang Pariaman Sumatera Barat (Sumbar).
“Orang Minang, betawi, batak, bugis, dan lainnya perlu anggota DPRD yang memperjuangkan aspirasinya. Karena saya orang Pariaman, di Sukabumi ini juga perlu orang-orang Pariaman mengambil kesempatan sebagai anggota DPRD. Agar banyak perjuangan soal pedagang kaki lima, pasar, dan lainnya ada yang memperjuangkan,” ujar Mardial.
Dari banyaknya orang Sumbar yang sudah memiliki KTP Sukabumi tentu sangat perlu untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tersebut di DPRD. Langkah ini bisa terwujud jika masyarakat Pariaman yang di Sukabumi bersatu untuk memilih di tahun 2024. Jika kesempatan ini diambil maka kesempatan baik bisa terwujud.
Dengan banyaknya jumlah orang Sumbar di Sukabumi tentu wajar ada anggota DPRD-nya. Jika kesempatan itu tidak diambil maka agenda-agenda strategis terkait orang Sumbar di Sukabumi tidak ada yang memperjuangkannya. Maka, upaya yang bisa diambil untuk memperjuangkan itu dengan menjadikan perjuangan di DPRD itu penting.
“Suara masyarakat di politik bakal panjang jika ada yang mewakili aspirasinya di DPRD. Jika tidak, maka sulit memperjuangkan kepentingan-kepentingan tersebut secara konkrit dan cepat. Dengan ikut memilih dan mendorong agar orang Sumbar menjadi anggota DPRD tentu salah satu misi PKDP sebagai paguyuban yang mengakomodir kepentingan tersebut,” tutup Mardial.
Calon anggota Legislatif dari partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Dapil 2 (Cibereum, Baros, Lembursitu) Kota Sukabumi dengan nomor urut 2 ini menyatakan, dirinya siap maju di Legislatif untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terkait Pendidikan, Kesehatan, dan UMKM.
