SUKABUMI — Penggunaan data desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan pemerintah mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani. Danny menilai, sistem klasifikasi desil perlu dievaluasi karena perbedaan antara satu desil dengan desil lainnya dinilai terlalu tipis.
Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat warga dengan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya hampir sama justru mendapatkan perlakuan berbeda dalam memperoleh bantuan. Hal itu disampaikan Danny dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPKPD dan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Sukabumi, Selasa (15/9/2026).
Menurut legislator PKS tersebut, persoalan utama bukan sekadar soal data, tetapi bagaimana data tersebut mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.
“Kami melihat ada persoalan yang perlu menjadi perhatian serius dalam penggunaan data desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan pemerintah,” kata Danny.
Ia menilai kondisi ekonomi warga di lapangan tidak selalu berjalan lurus dengan klasifikasi administratif yang tercatat dalam sistem.
Bahkan, kata Danny, terdapat warga yang secara administratif masuk dalam desil tertentu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih berada dalam kondisi ekonomi sulit dan sangat membutuhkan bantuan pemerintah.
“Jangan sampai ada warga yang secara administratif masuk pada desil tertentu, tetapi secara ekonomi kehidupannya masih sangat sulit dan membutuhkan bantuan,” tegasnya.
Danny juga mengingatkan perubahan kriteria maupun mekanisme penilaian berpotensi membuat sebagian masyarakat kehilangan akses terhadap bantuan.
Persoalannya, mereka belum tentu sudah keluar dari garis kemiskinan atau telah hidup sejahtera. Bisa saja mereka hanya bergeser klasifikasinya akibat perubahan indikator dan mekanisme pendataan.
Karena itu, Danny meminta pemerintah tidak menjadikan data sebagai satu-satunya ukuran tanpa melihat kondisi faktual masyarakat.
Menurutnya, data memang penting sebagai instrumen kebijakan. Namun, ketika data tidak lagi mencerminkan realitas warga, maka kebijakan yang lahir dari data tersebut berpotensi keliru dan justru merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi.
“Kami berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian desil. Jangan sampai perbedaan satu desil dengan desil lainnya terlalu sempit sehingga masyarakat yang kondisi ekonominya sebenarnya tidak jauh berbeda justru mendapatkan perlakuan yang berbeda,” ujarnya.
Danny mendorong agar rentang penilaian antar-desil dibuat lebih jelas dan memiliki perbedaan yang lebih signifikan. Namun, mekanisme tersebut tetap harus memberikan ruang untuk mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Data harus menggambarkan realitas kehidupan warga, bukan justru membuat warga yang masih membutuhkan bantuan kehilangan haknya,” katanya.
Ia menegaskan, perubahan sistem pendataan jangan sampai menjadi persoalan baru bagi masyarakat miskin.
“Jangan sampai perubahan sistem data membuat masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan perlindungan,” pungkas Danny.
