BANDUNG – Kebijakan dan pilihan-pilihan program yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan stunting dinilai kadang sering sulit diimplementasikan. Karena itu, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan terus mengawal dan menjadi penjaga gawang atas kebijakan dan program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Pada saat yang sama, DPR mendorong semua pemangku kepentingan saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pencegahan stunting ini.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menyampaikan hal itu dalam Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Kota yang diselenggarakan di Kopo Square Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, pada Selasa 21 November 2023. Dalam kegiatan ini hadir pula Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018 Ahmad Heryawan dan Ketua Tim Kerja Penguatan Kemitraan BKKBN Jawa Barat Herman Melani.
Dalam paparannya, Netty banyak bercerita tentang pertemuannya dengan Menteri Kesehatan membicarakan tentang program dan kebijakan stunting berdasarkan Permenkes dan Kepmenkes tentang penatalaksanaan penanganan stunting. Di sana disebutkan ketika bayi atau anak stunting ini harus dirujuk atau dalam perawatan.
Lebih lanjut Netty menjelaskan bagaimana Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting ini Kemenkes membangun yang namanya Posyandu Prima. Posyandu ini katanya buka praktik setiap hari, dengan personil, sarana dan prasarana lengkap. Tapi saya bilang ’’nonsens’’ itu.
Netty menilai dan banyak tahu mengenai anatomi posyandu yang kenyataannya sering ditinggalkan kadernya ketika masih mendampingi Achmad Heryawan selama menjadi gubernur. ”Melalui Posyandu Prima ini katanya akan buka praktik tiap hari, dengan lengkap personilnya ada dokter, perawat dan bidan, tapi saya bilang pada beliau nonsens,” jelasnya.
Ketika membicarakan stunting dengan Mentri Kesehatan, Netty menyampaikan pentingnya membangun diksi atau narasi baru. Jangan lagi menggunakan istilah penurunan atau penanganan, tapi baiknya menggunakan istilah pencegahan. ”Saya meminta pada Pak Menteri jangan menggunakan lagi kata penurunan atau penanganan, tapi baiknya diluruskan dengan narasi dan diksi yang baru. Beliau sangat setuju. Sebab upaya yang kita lakukan adalah bukan tentang penurunan, tapi lebih pada pencegahan agar tidak ada lagi yang namanya penambahan kasus stunting baru,” pungkas Netty.
