SUKABUMI — Tiga organisasi mitra pemerintah di bidang kursus dan pelatihan resmi melantik kepengurusan baru dalam sebuah acara yang digelar di Gedung Juang, Kota Sukabumi, Senin (27/4/26).
Ketiga organisasi tersebut yakni Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HILSI), Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI), serta Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) tingkat kota.
Ketua pelaksana pelantikan, Hendra Bachtiar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari ketiga organisasi mitra pemerintah tersebut.
“Alhamdulillah hari ini telah terlaksana pelantikan pengukuhan tiga organisasi mitra pemerintah, yaitu DPC HILSI, DPC HIPKI, dan DPC FPLKP. Ini merupakan lembaga kursus dan pelatihan yang berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.
Menurut Hendra, keberadaan lembaga kursus dan pelatihan memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja terampil dalam waktu relatif singkat, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“Harapannya setelah dilantik, ketiga organisasi ini dapat menjalankan tugas dan amanahnya sebagai pelaksana kegiatan pelatihan dengan optimal,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pergantian kepengurusan ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yang menetapkan masa jabatan selama lima tahun dengan maksimal dua periode kepemimpinan.
“Memang hari ini genap lima tahun masa kepengurusan sebelumnya, sehingga dilakukan regenerasi untuk periode berikutnya,” jelasnya.
Hendra menilai, sejauh ini organisasi mitra pemerintah tersebut telah berkontribusi dalam menyediakan SDM berkualitas, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri.
“Beberapa lembaga kursus dan pelatihan fokus pada penempatan tenaga kerja ke luar negeri, seperti ke Jepang, Australia, dan negara lainnya. Sementara untuk dalam negeri juga cukup banyak,” katanya.
Terkait kemitraan dengan Pemerintah Kota Sukabumi, Hendra menjelaskan bahwa masing-masing organisasi memiliki fokus kerja yang berbeda. HILSI bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja dalam bidang pelatihan ketenagakerjaan, sedangkan HIPKI dan FPLKP lebih banyak bersinergi dengan Dinas Pendidikan, khususnya pada sektor PAUD dan pendidikan masyarakat (PAUDikmas).
Ia menambahkan bahwa program pelatihan tersebut sejalan dengan misi pemerintah, termasuk target penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri.
“Ini sangat sinergis dengan program pemerintah, salah satunya target 3.500 CPMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Kami berharap lembaga kursus dan pelatihan bisa mendukung program tersebut,” ungkapnya.
Untuk tahun ini, pihaknya menargetkan sekitar 500 peserta dapat diberangkatkan ke Jepang, yang saat ini menjadi negara tujuan paling diminati.
“Jepang masih menjadi tren utama. Target kami sekitar 500 orang bisa diberangkatkan ke Jepang tahun ini, dan untuk negara lain diharapkan bisa menambah jumlah tersebut,” jelasnya.
Dari sisi pendanaan, Hendra menyebut adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui program Kredit Usaha Rakyat Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI). Program ini memberikan kemudahan pembiayaan bagi calon pekerja migran tanpa jaminan.
“Program KUR PMI ini sangat membantu, karena peserta bisa mendapatkan pembiayaan tanpa agunan. Pembayaran bisa dilakukan setelah mereka bekerja di luar negeri,” pungkasnya.
