SUKABUMI – Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menyusul maraknya kasus keracunan massal pada siswa setelah menyantap hidangan MBG.
“Kami menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat, terutama di Jawa Barat dan Sukabumi kejadiannya bukan menurun ya. Artinya pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG,” kata Danny Ramdhani usai menggelar reses masa sidang I tahun 2025 di Babakan Jampang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Selasa (23/9/25) sore.
Danny sangat menyesalkan banyaknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah khususnya di Jawa Barat. Bahkan, dirinya juga mendukung wacana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang tengah mempertimbangkan penyaluran dana MBG langsung ke orang tua siswa.
“Bagi saya itu bisa menjadi alternatif. Kalau MBG dikelola oleh Yayasan atau dapur dan menimbulkan masalah, maka opsi memberikan uang langsung ke orang tua layak dicoba. Yang penting jangan sampai ada korban lagi, apalagi sampai ada siswa meninggal,” tegasnya.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pemberian dana MBG kepada orang tua itu akan bernilai efektif untuk meningkatkan kualitas implementasi program tersebut, karena orang tua menginginkan segala yang terbaik bagi anak, termasuk yang berkenaan dengan gizi. Ia memastikan Komisi III DPRD akan menindaklanjuti persoalan ini dengan langkah konkret.
“Setelah masa reses, kami rencanakan melakukan sidak terkait MBG ini. Kami juga akan meminta pendampingan dari Dinas Pendidikan agar pola-pola pelaksanaan MBG di Kota Sukabumi bisa lebih aman. Lebih baik sedia payung sebelum hujan,” ujarnya.
Ia berharap, dengan adanya evaluasi dan inovasi skema penyaluran, program MBG tetap bisa berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan gizi siswa, tanpa lagi dibayangi kasus keracunan massal.
