SUKABUMI – Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi terancam tidak bisa diakomodasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Ironisnya, di antara mereka ada yang sudah mengabdi puluhan tahun, namun tetap tidak diakui statusnya lantaran terbentur regulasi kepegawaian.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengakui kondisi ini sebagai persoalan serius yang membutuhkan campur tangan pemerintah pusat. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta membuka formasi PPPK baru karena terkendala aturan belanja pegawai yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Permasalahan ini akan kita sampaikan ke Kementerian PAN-RB. Saat ini, belanja pegawai di APBD Kota Sukabumi mencapai 41 persen. Padahal ketentuan maksimal hanya 30 persen. Saya bahkan mendapat teguran langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Artinya, kita sudah terlalu jauh melampaui ambang batas,” ungkap Ayep, Senin (22/09).
Menurut Ayep, kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah. Belanja modal, jasa, dan barang semakin kecil karena tersedot untuk membayar gaji pegawai. Untuk itu, ia menyatakan perlu langkah strategis agar belanja pegawai bisa ditekan.
“Ada dua cara untuk menurunkan anggaran belanja pegawai. Pertama, tidak membuka pengangkatan formasi baru bagi jabatan yang ditinggalkan pegawai pensiun. Setiap bulannya rata-rata ada 15 sampai 20 orang yang pensiun. Kedua, kita harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau tidak, ruang fiskal kita makin sempit,” tegas Ayep.
Pernyataan ini menegaskan dilema yang dihadapi Pemkot Sukabumi: di satu sisi ada ribuan tenaga honorer yang berharap status dan kepastian kerja, di sisi lain APBD sudah terhimpit oleh beban belanja pegawai yang berlebihan. Hingga kini, nasib ribuan honorer itu belum jelas. Pemerintah pusat diminta turun tangan mencari solusi konkret agar pengabdian puluhan tahun para honorer tidak berakhir sia-sia hanya karena keterbatasan regulasi dan ketercekikan fiskal daerah.
