SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi resmi menambah jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Sebanyak 24 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilantik Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam acara di Ruang Pertemuan Balai Kota Sukabumi, Senin (22/09).
Pelantikan turut disaksikan Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta para kepala SKPD. Prosesi pelantikan ditandai pengambilan sumpah jabatan yang langsung dipimpin Wali Kota.
Ayep menjelaskan, proses pengangkatan ASN tersebut sudah melalui tahapan panjang sejak 2024. Ia menegaskan, mekanisme seleksi berlangsung terbuka dan transparan tanpa praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
“Hari ini 24 PPPK dilantik dan 1 orang PNS. Usulan ini sudah diajukan sejak 2024, melalui tahapan seleksi terbuka sesuai aturan. Tidak ada KKN, semuanya berjalan normal. Mereka sudah bekerja, kemudian ikut seleksi, lulus, dan akhirnya resmi dilantik,” tegas Ayep.
Rinciannya, dari 25 orang yang dilantik, empat merupakan tenaga guru, empat orang lainnya bertugas di kelurahan, dan 16 orang mengisi formasi tenaga teknis pengelolaan keuangan.
Namun, di balik seremoni pelantikan, Ayep menegaskan pesan penting kepada ASN baru tersebut. Ia menekankan bahwa jabatan sebagai aparatur negara bukan sekadar status, tetapi amanah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Pesan saya, jadikan rakyat sebagai raja. Kita hanyalah pelayan yang membantu rakyat. Kalau ada kebutuhan, saya dan wakil wali kota siap membantu warga sesuai dengan anggaran yang disiapkan. ASN harus hadir memberi manfaat nyata. Kita lihat nanti hasil kerja bersama, karena masa kerja kami di pemerintahan ini juga belum genap satu tahun,” ujar Ayep.
Pelantikan ini menjadi momentum penting di tengah masih banyaknya tenaga honorer di Sukabumi yang belum jelas nasibnya. Kehadiran 25 ASN baru diharapkan tidak hanya menambah tenaga birokrasi, tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan publik yang kerap menjadi sorotan masyarakat.
