SUKABUMI – Ironis. Di tengah tuntutan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, sekitar 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi justru terdeteksi menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Nilai tunggakan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Data itu terungkap melalui integrasi aplikasi Zonita Pamor (Zona Integritas Pajak Kendaraan Motor untuk ASN), sistem yang digunakan untuk memantau kepatuhan pajak kendaraan para abdi negara di Jawa Barat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat melalui Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, Iwan Juanda, mengungkapkan persoalan tersebut usai menghadiri kegiatan di Kantor BJB Cabang Sukabumi, Senin (7/9/2026).
Menurut Iwan, persoalan tunggakan justru masih ditemukan di lingkungan ASN Pemkot Sukabumi. Sekitar 1.000 kendaraan roda dua maupun roda empat milik ASN tercatat masuk kategori Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).
“Daftar nomor kendaraan penunggak pajak tersebut telah diserahkan ke Pemkot Sukabumi melalui BKPSDM dan ditembuskan langsung kepada Wali Kota Sukabumi untuk ditindaklanjuti,” kata Iwan.
Berbeda dengan ASN Pemkot Sukabumi, Iwan menyebut ASN Pemprov Jawa Barat yang berada di wilayah Sukabumi seluruhnya telah menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan.
Temuan ini menjadi sorotan karena ASN semestinya berada di garis terdepan dalam memberikan contoh kepatuhan kepada masyarakat.
Tak hanya menyangkut kedisiplinan, tunggakan tersebut juga berkaitan langsung dengan potensi penerimaan daerah. Iwan menyebut potensi pajak lebih dari Rp1 miliar itu sangat berarti karena penerimaannya akan kembali ke daerah melalui skema opsen pajak, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi.
Bapenda menduga tunggakan terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kelalaian dan lupa membayar hingga keterbatasan dana serta rendahnya kesadaran terhadap kewajiban pajak.
Ditempat terpisah, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki mengimbau seluruh ASN yang masih memiliki tunggakan agar segera melunasinya dan mendorong untuk rajin menabung.
“Semua akan kita benahi lagi, termasuk mendorong setiap ASN yang memiliki kendaraan itu mulai sekarang harus rajin menabung, biar tidak berat membayar pajaknya,” ungkap Wali kota.
ASN dinilai harus mampu menjadi teladan kepatuhan, bukan justru menjadi bagian dari persoalan yang harus ditertibkan pemerintah.
