SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Raden Koesoemo Hutaripto, melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 bersama warga Gang Samsi RT 04/16, Kelurahan Cisarua. Kegiatan ini menjadi reses pertama di tahun 2026 bagi anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi tersebut.
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi mengemuka, terutama menyangkut persoalan lingkungan. Infrastruktur wilayah dan kebersihan sampah menjadi topik utama yang disampaikan masyarakat.
“Reses pertama di tahun 2026 ini banyak masukan dari masyarakat, khususnya terkait lingkungan. Mulai dari infrastruktur wilayah hingga persoalan kebersihan sampah,” ujar Raden Koesoemo.
Warga juga mempertanyakan sejumlah usulan yang telah diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di masing-masing wilayah. Mereka berharap agar ajuan-ajuan tersebut dapat segera direalisasikan.
“Kita tahu dari Musrenbang banyak sekali seri ajuan yang masuk dalam skala prioritas. Insya Allah ajuan-ajuan dari konstituen saya akan kita coba kawal, kita lihat sejauh mana progresnya, dan akan terus kita dorong ke dinas terkait,” tegasnya.
Selain itu, persoalan persampahan menjadi perhatian serius dalam reses tersebut. Menurut Raden, saat ini terdapat pengurangan sejumlah titik pengumpulan sampah di Kota Sukabumi. Hal ini dikhawatirkan justru memicu persoalan baru di lapangan.
“Jangan sampai dengan berkurangnya titik-titik pengumpulan atau tempat pembuangan sampah, baik yang berbentuk bak permanen maupun tembok, justru membuat lingkungan menjadi lebih kotor,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang disebut-sebut sudah mulai overload. Menurutnya, persoalan sampah harus segera diurai agar tidak menjadi permasalahan besar bagi kota.
“Sampah ini kalau tidak segera ditangani akan menggunung dan menjadi masalah serius. Apalagi sebagai kota, ini tentu menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Melalui kegiatan reses ini, Raden Koesoemo berharap DPRD Kota Sukabumi dapat terus berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah.
“Harapannya, kami dari DPRD bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kota atau eksekutif. Aspirasi masyarakat harus bisa dieksekusi dengan baik, sehingga kepuasan terhadap kinerja pemerintah, termasuk Bapak Wali Kota, bisa meningkat,” pungkasnya.
