SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Kohar, menggelar reses masa persidangan ke-2 tahun sidang 2025–2026, Sabtu (7/2/2026), di wilayah Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi.
Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan warga tersebut, Abdul Kohar menyoroti sejumlah persoalan krusial di Kota Sukabumi, mulai dari kondisi infrastruktur Jalan Merbabu yang rusak parah, persoalan sampah, hingga tingginya angka pengangguran.
Menurutnya, kehadiran masyarakat dalam reses bukan sekadar kerumunan biasa, melainkan cerminan keresahan yang terakumulasi.
“Saya tidak hanya melihat kerumunan ratusan orang, tapi saya melihat akumulasi kecemasan. Ada kontradiksi yang telanjang di depan mata. Kita bicara tentang kota yang ingin maju, tapi infrastruktur di Jalan Merbabu masih seperti monumen pengabaian,” ujar Abdul Kohar.
Ia menilai, kondisi Jalan Merbabu yang rusak parah menjadi simbol belum optimalnya perhatian terhadap infrastruktur dasar. Warga, kata dia, membutuhkan akses jalan yang layak sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan sosial.
Selain infrastruktur, Abdul Kohar juga menyinggung persoalan sampah yang dinilainya menunjukkan lemahnya manajemen tata kelola.
“Kita melihat tumpukan sampah yang menandakan absennya keseriusan manajerial. Ini adalah observasi atas kota yang sedang kehilangan arah estetikanya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Kohar juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Kota Sukabumi yang disebutnya mencapai sekitar 15.000 orang. Ia menegaskan, angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan representasi nyata dari nasib warga yang dipertaruhkan.
“Saya berdiri di sini bukan untuk menebar janji, karena janji adalah komoditas politisi yang sedang kekurangan argumen. Saya merasakan kegelisahan 15.000 pengangguran di Sukabumi. Mereka bukan sekadar angka statistik, mereka adalah eksistensi manusia yang sedang dipertaruhkan,” katanya.
Lebih lanjut, Abdul Kohar mengkritisi kebijakan fiskal daerah yang dinilainya membebani masyarakat melalui pajak. Ia menyebut, jika warga merasa tertekan oleh pajak yang tidak rasional, hal itu terjadi karena kurangnya inovasi dalam mencari sumber pendapatan alternatif.
“Jika kalian merasa tercekik oleh pajak yang irasional, itu karena kekuasaan sedang malas berpikir mencari sumber pendapatan lain dan lebih memilih ‘merampok’ kantong rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti alokasi anggaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi yang disebutnya sebesar Rp5,5 miliar, namun anggaran untuk pelatihan kerja kurang dari Rp300 juta dengan target 3.500 peserta.
“Mari kita bedah secara radikal. Disnaker punya anggaran Rp5,5 miliar, tapi untuk pelatihan kerja hanya tersisa kurang dari Rp300 juta? Sementara targetnya 3.500 orang? Ini bukan kebijakan, ini adalah ‘angin surga’ yang menyesatkan. Secara aritmatika saja ini sudah cacat, apalagi secara etik. Kekuasaan itu seharusnya memfasilitasi otak, bukan cuma memanipulasi angka,” tegasnya.
Abdul Kohar menambahkan, kepala daerah harus lebih proaktif dalam melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran, sehingga tidak membebani masyarakat dengan kebijakan pajak.
“Kalau Wali Kota tidak lincah melobi pusat dan hanya tahu cara memajaki rakyat, itu artinya ada kebangkrutan imajinasi dalam memimpin,” pungkasnya.
Reses tersebut ditutup dengan sesi dialog dan penyerapan aspirasi warga, yang mayoritas berharap adanya percepatan perbaikan infrastruktur, penanganan sampah yang lebih sistematis, serta program pelatihan kerja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
