SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, buka suara terkait pengangkatan ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan, Ubaydillah dalam membantu kinerjanya sebagai pimpinan daerah. Menurut Wali kota, digandengnya Ubaydillah untuk ditempatkan menjadi Plt dan Dewan Pengawas di beberapa BUMD dilakukan secara objektif.
“Saya menggandeng kawan dan sahabat saya namanya Ubaydillah di tim Komunikasi dan itu bukan menduduki jabatan ASN, kemudian saya minta saudara Ubaydillah ini menduduki Plt-plt Dewas karena objektif, ini kita punya data di tahun 2020, 2021, 2022 semua data tentang keuangan tentang Bunut, tentang PDAM, tentang Waluya tentang BPR ada datanya dan akan saya buka raport merah keuangannya,” ujar Ayep Zaki.
Hal itu dikatakan Wali Kota, usai membuka secara resmi Pelatihan Smart ASN bertema “Peningkatan Pelayanan Publik di Era Digital” yang digelar di Aula BKPSDM Kota Sukabumi, Selasa (2/9/25). Ayep mengharapkan, dibawah kinerja dan pengawasan Ubaydillah, semua keuangan BUMD akan merubah status dari raport merah menjadi hitam.
Pernyataan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki terkait keberadaan Ubaydillah di dalam struktur pemerintahan menuai kritikan dari anggota DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhany. Pernyataan Ayep Zaki yang paling disoroti adalah ketika mengaitkan raport merah dengan keberadaan Ubaydillah kurang tepat.
Hal ini disampaikan Danny Ramdhani melalui pernyataan resminya pada Selasa (2/9/25) malam. Menurut Danny, raport merah yang terjadi pada periode 2020 hingga 2023 tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan sosok tertentu, karena pada masa itu Indonesia, termasuk Kota Sukabumi, tengah menghadapi pandemi COVID-19.
“Sebaliknya, justru Kota Sukabumi berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu kota terbaik dalam penanganan pandemi,” ungkap Danny yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Sukabumi.
“Kalau alasannya raport merah lalu dikaitkan dengan keberadaan Pak Haji Ubaydillah, menurut saya tidak ada korelasi. Kalau memang Pak Wali percaya kepada Pak Haji Ubaydillah, itu sah-sah saja, tapi jangan kemudian menyinggung kondisi yang ada di Sukabumi, karena masih debatable,” ujar Danny.
Danny juga menegaskan, Kota Sukabumi telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), termasuk kinerja dari sejumlah perusahaan daerah yang dinilai cukup baik.
Ia berharap Wali Kota Sukabumi lebih berhati-hati dalam menyampaikan argumentasi agar tidak menimbulkan penafsiran yang bisa menyinggung berbagai pihak.
“Saya berharap Pak Wali lebih fokus pada alasan kenapa Pak Haji Ubaydillah dipercaya, daripada mempermasalahkan hal-hal lain yang justru bisa menimbulkan polemik.” singkatnya.
Selain itu, Danny juga menyoroti tentang pemilihan H. Ubaydillah itu bukan hanya sekedar raport merah, namun juga anggapan belum adanya ASN di kota Sukabumi yang mempunyai kapabilitas.
“Jadi kami mohon kepada pak wali untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan argumentasi. Jangan sampai menyinggung banyak pihak termasuk ASN juga,” pungkasnya
