SUKABUMI – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kota Sukabumi yang digelar pada 27 November 2024 mencatat tingkat partisipasi masyarakat pemilih yang rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari total 259.961 daftar pemilih tetap (DPT), masyarakat yang datang ke TPS hanya 182.108, atau sekitar 70,16 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh masyarakat Kota Sukabumi tidak menggunakan hak pilihnya.
Rendahnya partisipasi ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari ketua Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara tingkat Kota Sukabumi, Rabu 4 November 2024, di Gedung Juang 45 Sukabumi.
Yasti menyebut bahwa faktor kelelahan baik dari penyelenggara maupun masyarakat pemilih salah satunya menjadi pemicu angka partisipasi yang rendah dan mengkhawatirkan, terutama untuk pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang partisipasi aktif masyarakat.
“Disini kami mencatat pada Pilkada tahun 2018 partisipasi masyarakat sebanyak 78 persen, akan tetapi pada Pilkada 2024 turun menjadi 70,16 persen, ada apa dengan masyarakat kota Sukabumi? apakah dari penyelenggaranya yang kurang mensosialisasikan ataukah dari partai politik temen-temen juga kurang mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi,” kata Yasti.
Menurut Yasti, di Pileg dan Pilpres 2024 kemarin angka partisipasi pemilih kota Sukabumi cukup bagus hingga mencapai 82,88 persen, namun beberapa bulan setelah itu yaitu Pilkada angkanya anjlok menjadi 70,16 persen. Sehingga menurutnya partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi tugas KPU saja, tapi tugas semua mengajak seluruh masyarakat untuk datang ke TPS.
“Di tahun 2024 ini saja ada pemilu Legislatif, ada Pilpres juga yang dilakukan di tahun yang sama, apakah masyarakat merasa bosan dalam satu tahun yang sama harus datang ke TPS dua kali. Kalau bosan, sepertinya kita harus merubah regulasinya jangan pemilihan serentak begini, karena ternyata yang lelah bukan penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, masyarakat yang datang mencoblos saja lelah karena dalam satu tahun harus dua kali nyoblos,” ujar Yasti.
Kondisi ini menurutnya harus menjadi masukan bagi pemerintah, bahkan di Bawaslu Republik Indonesia mencatat bahwa di salah satu Kabupaten Kota sudah ada berapa yang anggota yang meninggal karena kelelahan.
“Yang terakhir baru kemarin itu ketua Bawaslu di Kalimantan, kita tentunya tidak ingin jatuh lagi pahlawan demokrasi gara-gara kelelahan. Inilah yang harus kita sikapi bersama ternyata bukan hanya penyelenggara yang lelah tetapi masyarakat juga lelah sehingga partisipasi di Kota Sukabumi ini turun,” pungkasnya.
Rendahnya partisipasi pemilih ini menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Evaluasi menyeluruh terhadap proses Pilkada diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, sehingga demokrasi di Kota Sukabumi dapat berjalan lebih baik dan inklusif.
