SUKABUMI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi merampungkan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Semester I Tahun 2026. Hasilnya, lima strategi disiapkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi, dan memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, mengatakan sebagian besar program pangan dan gizi telah berjalan. Bahkan, sejumlah indikator berhasil melampaui target.
“Capaian ketersediaan pangan pokok mencapai 110 persen dan ketersediaan ikan sebesar 113 persen,” kata Erni, Rabu (28/10/2026).
Pembentukan kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di lokasi fokus penanganan stunting juga mencapai 24 kelompok, melampaui target 13 kelompok. Sementara itu, tujuh kegiatan pasar murah telah terlaksana di tujuh kecamatan.
Di bidang pelayanan gizi, pendampingan kelurahan rentan pangan mencapai 100 persen. Cakupan balita penerima suplementasi gizi tercatat 98 persen, sedangkan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri mencapai 92 persen.
Meski demikian, Bappeda masih menemukan sejumlah tantangan, mulai dari produksi pangan lokal yang belum optimal, pemantauan stok dan harga yang perlu diperkuat, hingga percepatan program gizi, keamanan pangan, sanitasi, dan pengelolaan sampah pangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bappeda merumuskan lima rekomendasi strategis.
Pertama, meningkatkan produksi pangan lokal. Pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), penerapan teknologi smart farming, serta perbaikan jaringan irigasi didorong untuk meningkatkan produktivitas. Langkah ini diperlukan karena produksi gabah kering panen, telur, susu, dan perikanan budidaya masih belum mencapai target.
Kedua, memperkuat pemantauan stok dan harga pangan. Pemerintah daerah didorong mengembangkan sistem peringatan dini, menyempurnakan neraca pangan, serta mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah. Kerja sama dengan daerah pemasok juga perlu ditingkatkan agar pasokan terjaga dan harga tetap terjangkau.
Ketiga, mempercepat program pangan dan gizi. Pelaksanaan intervensi gizi, pengawasan keamanan pangan, serta program pendukung lainnya perlu dipercepat. Integrasi data pangan, stunting, kemiskinan, sanitasi, akses air minum, dan kondisi lingkungan juga diperlukan agar bantuan lebih tepat sasaran.
Keempat, menyelaraskan program dengan perencanaan dan anggaran. Setiap kegiatan prioritas harus memiliki target, indikator kinerja, lokasi, penanggung jawab, dan alokasi anggaran yang jelas. Koordinasi antarperangkat daerah juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan terpadu.
Kelima, mengukur keberhasilan berdasarkan dampak nyata. Evaluasi tidak cukup hanya menghitung jumlah kegiatan, tetapi harus melihat perubahan kondisi ketahanan pangan dan status gizi masyarakat.
Bappeda juga mendorong kolaborasi dengan swasta, akademisi, komunitas, serta pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sesuai ketentuan.
Erni menjelaskan, belum tercapainya sejumlah indikator tidak selalu berarti program gagal. Sebagian kegiatan memang dijadwalkan berlangsung pada Semester II 2026.
Selain itu, keterbatasan anggaran, perubahan kondisi lapangan, data yang belum memadai, serta kendala penyesuaian subkegiatan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) turut memengaruhi pelaksanaan program.
Melalui hasil evaluasi tersebut, Bappeda berharap seluruh perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai tugas dan kewenangannya.
Sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi kunci agar program pangan dan gizi tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan langkah yang lebih inovatif dan terintegrasi, Kota Sukabumi diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, memperbaiki kualitas gizi, serta memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.
