SUKABUMI – Kegiatan safari Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, ke sejumlah kementerian dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa bulan lalu mulai menuai sorotan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Sukabumi mempertanyakan sejauh mana efektivitas kunjungan tersebut dalam mendatangkan program dan bantuan nyata bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menilai hingga saat ini belum terlihat hasil konkret dari berbagai komunikasi dan kunjungan yang dilakukan wali kota ke pemerintah pusat maupun Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Hal itu disampaikan Danny usai menggelar kegiatan reses di kawasan Babakan Jampang, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, perjalanan pemerintahan Kota Sukabumi sudah mendekati tahun kedua. Namun, berbagai kegiatan maupun program pembangunan yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat belum terlihat secara signifikan.
“Sudah hampir masuk tahun pertama dan kedua, kemudian kita juga akan menghadapi tahun ketiga pada 2027. Tetapi, sampai sekarang belum terlihat dampak atau hasilnya. Belum muncul kegiatan-kegiatan dari pusat maupun Provinsi Jawa Barat untuk Kota Sukabumi,” tegas Danny.
Ia berharap Wali Kota Ayep Zaki tidak hanya melakukan kunjungan dan membangun komunikasi dengan kementerian maupun pemerintah provinsi, tetapi juga memastikan setiap agenda tersebut menghasilkan program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pak Wali harus lebih fokus terhadap output dari safari ke kementerian dan provinsi. Apa hasilnya? Apa yang bisa dibawa pulang untuk Kota Sukabumi? Karena sampai sejauh ini, belum terlihat sesuatu yang konkret,” ujarnya.
Danny juga menyinggung sejumlah rencana pembangunan yang sebelumnya menjadi perhatian publik, di antaranya penanganan Jalan Merbabu serta janji Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pembangunan Rumah Sakit R. Syamsudin, S.H. atau RSUD Bunut.
Menurutnya, rencana tersebut sempat menjadi harapan masyarakat. Namun, hingga kini perkembangan maupun kepastian realisasinya belum kembali terdengar.
“Termasuk Jalan Merbabu dan janji KDM untuk membangun Rumah Sakit Bunut. Sampai sekarang tidak ada lagi kabarnya,” ungkapnya.
Lebih jauh, Danny mengingatkan bahwa selama ini pembangunan Kota Sukabumi banyak terbantu oleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.
Karena itu, ia mempertanyakan munculnya gagasan pinjaman daerah di tengah belum optimalnya upaya mendatangkan dukungan anggaran dari kedua level pemerintahan tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya terlebih dahulu memaksimalkan peluang bantuan pusat dan provinsi sebelum menjadikan pinjaman sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.
“Selama ini Kota Sukabumi sangat terbantu dengan bantuan pusat dan provinsi untuk pembangunan infrastruktur. Jadi, ketika sekarang muncul ide pinjaman, menurut saya harusnya lebih diutamakan bagaimana meminta bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk kegiatan di Kota Sukabumi,” tandasnya.
Sorotan Fraksi PKS ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan diplomasi pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya kunjungan, pertemuan, maupun foto bersama pejabat pusat dan provinsi.
Masyarakat membutuhkan bukti berupa program yang terealisasi, anggaran yang turun, infrastruktur yang dibangun, serta pelayanan publik yang semakin baik.
Kini, publik menunggu penjelasan pemerintah kota mengenai hasil konkret safari tersebut. Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar agenda kunjungan, melainkan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Sukabumi.
