Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 agar pelaksanaan program dan kebijakan semakin terarah, terukur, serta membuahkan hasil yang nyata. Untuk menguatkan implementasi IKU, pada Selasa (28/07/2026), diadakan Coaching Clinic “Penajaman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Daerah” yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.
“Melalui Coaching Clinic ini, kita ingin memastikan seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama, dari pusat hingga daerah. Setiap indikator kinerja harus memiliki definisi operasional yang jelas, target yang realistis, sumber data yang valid, serta evidence yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan secara daring.
Sekjen ATR/BPN menegaskan bahwa indikator kinerja tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan administrasi. Setiap indikator harus mampu menggambarkan hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh satuan kerja perlu menerapkan prinsip satu indikator, satu definisi, satu sumber data, dan satu alur kendali secara konsisten.
“Indikator, seperti dokumen perencanaan, mulai dari RPJMN, Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga Laporan Kinerja, perlu saling terhubung dalam satu sistem pengelolaan kinerja agar setiap capaian unit kerja memberikan kontribusi yang jelas terhadap sasaran strategis Kementerian ATR/BPN,” tutur Dalu Agung Darmawan.
Coaching Clinic dilaksanakan dalam tujuh sesi dengan menghadirkan narasumber untuk memperdalam pemahaman mengenai sasaran strategis, IKU, IKK, serta penyelarasan cascading indikator dari tingkat Pusat hingga Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Materi paparan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Sebagai Ketua Penyelenggara Coaching Clinic, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi yang konstruktif bagi seluruh peserta. “Semoga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi di daerah, sekaligus menghimpun saran serta masukan dari seluruh peserta sebagai bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja,” tuturnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 995 peserta yang terdiri atas Pejabat Administrator yang membidangi perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Bagian Tata Usaha seluruh Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Turut hadir sebagai keynote speaker, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng. (SG/FA)
