SUKABUMI – Presiden Prabowo Subianto tegas menolak bantuan asing yang ditawarkan kepada Indonesia untuk mengatasi bencana yang meluas di Sumatra. Banyak yang mempertanyakan keputusan Prabowo yang menurut mereka bisa merugikan masyarakat yang terdampak bencana.
Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12), Prabowo mengaku telah dihubungi beberapa pemimpin negara lain yang menawarkan bantuan untuk bencana Sumatra, namun dia menolaknya.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, concern anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo.
Sikap Prabowo ini disayangkan oleh banyak pihak yang menganggap pemerintah tidak cukup tanggap dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Padang yang per Rabu (17/12) telah menewaskan 1.053 orang, melukai sekitar 7.000 orang dan 200 orang lainnya masih hilang.
Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Kohar, menyebut Indonesia kerap mengirim bantuan saat negara lain dilanda bencana, sehingga mempertanyakan mengapa kini tidak menerima tawaran asing.
“Presiden bersikeras menolak bantuan asing, katanya negara ini mampu, martabat lebih penting dari ururan tangan. Saya sepakat, tapi disisi lain, rakyat di Aceh dan Sumatera justru mengibarkan kain putih. Ini bukan simbol menyerah atau menolak hadirnya bencana, tapi tanda kelelahan menunggu negara belum hadir maksimal,” ujar Abdul Kohar, Sabtu (20/12/25).
Menurutnya, di tengah keterbatasan yang dialami korban bencana, pemerintah tak hanya dianggap lamban memberikan bantuan. Kedatangan beberapa pejabat justru menuai kritik. Abdul Kohar melihat kedatangan mereka ke lokasi bencana dianggap tak lebih dari sekadar formalitas dan menjaga popularitas atau sebuah pencitraan.
Ia menilai, dalam tradisi moral bangsa, sejatinya pemimpin itu bukan yang berdiri paling tinggi atau oratornya paling menggelegar, melainkan yang berani merendahkan diri, bahkan bersujud di kaki siapapun asal satu nyawa rakyat bisa diselamatkan.
“Tapi hari ini, gengsi lebih diselamatkan daripada manusia, harga diri lebih ditegakkan, sementara nyawa rakyat dipertaruhkan. Inikah ironi demokrasi prosedural yang dipikirkan? Bukan penderitaan, tapi citra, bukan keselamatan,” kata Abdul Kohar.
Ia menambahkan, demi menyelamatkan nyawa manusia yang merupakan tujuan dari syariat agama, jangankan yang halal, yang harampun bisa menjadi halal karena sebab darurat. Apalagi ini bantuan yang nabi pun tidak melarangnya. “Justru yang harus harus malu adalah ketika kita mengemis hutang dan bayar bunga utang yang menggunung ke asing. Saya kira tidak tepat menetapkan idealitas itu disaat nyawa rakyat terancam,” tegasnya.
Abdul Kohar menyebut, demi sebuah pencitraan. Rakyat bukan lagi tujuan, melainkan properti narasi kekuasaan yang senantiasa menjadi jargon-jargon perjuangan mereka.
“Dalam situasi seperti ini kita memerlukan sosok pemimpin seperti Umar bin Khotob, pemimpin yang gemetar saat rakyat lapar, pemimpin yang takut dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan. Bahkan untuk seekor keledai yang jatuh di jalan, ia perhatikan dan ia perjuangkan. Karena dalam Islam, kepemimpinan bukan soal gengsi, melainkan amanah, dan amanah selalu berharap lebih daripada jabatan,” pungkasnya.
