SUKABUMI–Kehadiran pemerintah sangat penting sebagai mediator yang adil dalam menjaga iklim usaha dan investasi, khususnya terkait persoalan perizinan dan penetapan upah. Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, di sela kegiatan Gathering Wilayah IV APINDO Jawa Barat yang digelar di Hotel Taman Sari, Jalan Suryakencana, Nomor 112, Kota Sukabumi, pada Sabtu (20/12).
Dari hasil dialog, menurut Ning Wahyu, hampir seluruh DPK menyampaikan persoalan serupa, terutama terkait perizinan investasi yang dinilai lamban dan berbelit. Ning Wahyu mengungkapkan, terdapat perizinan yang belum terbit meski telah menunggu hingga delapan bulan, termasuk perizinan pengurusan Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) dan izin SIPA untuk penggunaan air.
“Pengurusan SNI itu mahal dan lama. Ada yang delapan bulan belum keluar, padahal mereka ingin cepat produksi dan ekspor. Kalau izin terlalu lama, pasar bisa diambil kompetitor,” tegasnya.
Selain perizinan, persoalan politisasi penetapan upah juga menjadi keluhan utama pengusaha. Ning Wahyu menilai, keputusan upah sering kali tidak mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan pengusaha.
“Di Dewan Pengupahan, unsur pengusaha sering tidak menyetujui, tapi dipaksakan lewat voting. Unsur pemerintah kerap mendukung serikat pekerja, sehingga hasilnya tidak fair,” katanya.
Ia menekankan, pemerintah seharusnya hadir sebagai penengah dan mediator, bukan berpihak pada salah satu unsur. Keputusan penetapan upah, menurutnya, harus kembali pada undang-undang, regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, termasuk situasi ekonomi global dan domestik.
Terkait perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026, Ning Wahyu menyebutkan bahwa UMK Kota Sukabumi telah disepakati, dengan kenaikan sekitar 5,7 persen atau setara Rp174 ribu. Sementara itu, UMK Kabupaten Sukabumi masih dalam pembahasan dan belum mencapai kesepakatan di Dewan Pengupahan.
“Kalau di kota sudah selesai. Untuk kabupaten masih sepakat tidak sepakat. Mudah-mudahan bisa selesai dan segera disampaikan ke provinsi,” ucapnya.
Sementara itu Gathering Wilayah IV APINDO Jawa Barat yang bertema “Penguatan Fungsi APINDO melalui Silaturahmi di Wilayah DPK B4 SUCI” itu diikuti oleh 10 Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK), yakni DPK Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan DPK Kabupaten Cianjur.
Menurut Ning Wahyu, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, sekaligus menyerap langsung aspirasi dan tantangan yang dihadapi pengusaha di daerah.
“Kalau kita harus bertemu dengan semua DPK sekaligus tentu berat karena jarak. Makanya dibagi wilayah. Hari ini saya mendengarkan langsung apa tantangan yang mereka hadapi di daerah,” pungkasnya.
