SUKABUMI – Minimnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan menjadi masalah serius yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran akan program pembangunan, dan kesulitan dalam pengawasan serta dukungan terhadap program pemerintah.
Terputusnya informasi dan sosialisasi dari aparat pemerintah wilayah, mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, Agus Samsul dalam masa persidangan ke-I yang digelar pada Sabtu (20/9/25), bertempat di RW 05, Kp. Kebon Manggu, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.
Seorang warga mengungkapkan kekecewaannya lantaran merasa terputus arus informasi dari pemerintah. Seperti yang disampaikan Nurhidayat, warga RW 05 Kampung Kebon Manggu, Kelurahan Sukakarya.
“Yang saya keluhkan di kampung ini adalah kurangnya informasi dan edukasi. Kadang ada informasi sampai ke kampung sebelah, tapi ke sini tidak ada. Jadi seolah seperti blok-blokan informasi,” tegas Nurhidayat blak-blakan di hadapan Agus Samsul saat reses berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Agus Samsul, menilai lemahnya penyampaian informasi membuat warga kehilangan hak untuk mengetahui program pemerintah yang tengah berjalan. Bahkan Agus menilai situasi ini berbahaya. Menurutnya, lurah dan aparat wilayah seharusnya berdiri di garda terdepan dalam menyampaikan program pemerintah maupun kinerja eksekutif dan legislatif. Tanpa arus informasi yang jelas, program pemerintah rawan gagal terserap dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saya akan terus mendorong pihak kecamatan maupun kelurahan agar lebih pro aktif memberikan informasi kepada RT dan RW. Informasi pembangunan maupun kinerja pemerintahan, termasuk anggota dewan, harus sampai ke masyarakat,” ujar Agus.
Legislator PKB ini mengingatkan, transparansi tidak akan pernah tercapai jika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dibiarkan terputus. Kondisi ini bisa menimbulkan kesan diskriminatif sekaligus memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Selain masalah sosialisasi, reses kali ini juga memunculkan aspirasi warga terkait kebutuhan infrastruktur. Agus mencatat, salah satu permintaan mendesak datang dari warga Kampung Kebonjati yang menuntut pembangunan saluran irigasi.
“Mereka berharap irigasi segera dibangun karena sangat dibutuhkan warga. Aspirasi semacam ini jangan hanya berhenti di catatan reses, tapi harus benar-benar ditindaklanjuti pemerintah,” pungkasnya.
