SUKABUMI — Pelayanan kesehatan di Kota Sukabumi kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik keras datang dari Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, yang mengaku geram terhadap sikap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, Ida Halimah, saat dirinya menyampaikan laporan terkait seorang anak sakit yang disebut berulang kali ditolak rumah sakit.
Kekecewaan Inggu bahkan dituangkan secara terbuka melalui akun Facebook pribadinya. Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat.
Dalam unggahannya, Inggu mengungkapkan bahwa selama tiga hari berturut-turut dirinya menerima laporan warga mengenai anak sakit yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Namun, pasien disebut tidak mendapatkan tempat karena sejumlah rumah sakit menyatakan kondisi penuh.
“Kalau IGD rumah sakit penuh, Anda kan kepala dinas kesehatan. Punya wewenang, punya tanggung jawab penuh terhadap teknis,” tegas Inggu dalam unggahannya.
Menurutnya, kondisi tersebut semestinya segera direspons Dinkes dengan kebijakan darurat. Terlebih, Kota Sukabumi memiliki sejumlah puskesmas berstatus BLUD yang dinilai dapat dioptimalkan untuk menjadi tempat pelayanan sementara ketika rumah sakit mengalami keterbatasan kapasitas.
Inggu bahkan mencontohkan Puskesmas Selabatu yang lokasinya berada di tengah kota.
“Kan bisa seperti itu. Jangan sampai ada nyawa melayang kemudian viral di masyarakat,” ujarnya.
Politisi PKS ini juga mempertanyakan respons Kepala Dinkes Kota Sukabumi setelah dirinya menyampaikan laporan masyarakat tersebut.
Menurut Inggu, dirinya tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan dari seorang kepala dinas yang membidangi pelayanan kesehatan.
Dalam penjelasannya kepada bumichannel melalui pesan WhatsApp, Inggu kembali menegaskan persoalan yang membuatnya kecewa.
“Saya protes ke Kepala Dinas Kesehatan yang dingin dan tidak empati saat saya koordinasi tentang kondisi anak usia satu tahun warga Cikondang yang sudah enam kali ditolak oleh rumah sakit di Kota Sukabumi dengan alasan penuh,” kata Inggu, Sabtu (12/9/2026).
Ia menyebut dalam dua bulan terakhir kasus anak sakit cukup banyak terjadi. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat sejumlah rumah sakit kewalahan karena kapasitas IGD terbatas.
Namun, Inggu menilai pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada alasan rumah sakit penuh.
“Rumah sakit kewalahan, IGD penuh, tapi enggak ada sikap responsif dari Dinkes untuk melindungi dan melayani warganya,” kritiknya.
Ia mendorong Dinkes mengambil langkah cepat, termasuk mempertimbangkan pembentukan pelayanan atau IGD sementara khusus anak ketika rumah sakit tidak mampu menampung pasien.
“Ini kan masalah nyawa. Harusnya Dinkes gerak cepat ambil kebijakan. Apakah membuat IGD sementara untuk anak-anak agar anak-anak yang sakit mendapat pelayanan dasar dulu. Kan bisa dilakukan seperti itu,” tegasnya.
Kemarahan Inggu semakin memuncak karena laporan mengenai seorang anak berusia satu tahun asal Cikondang, RW 7, disebut tidak segera mendapatkan solusi setelah dirinya berkoordinasi dengan Kepala Dinkes.
Ia menyebut anak tersebut disebut terlantar setelah tidak diterima di RSUD R. Syamsudin karena alasan kapasitas penuh.
Bagi Inggu, persoalan tersebut bukan lagi sekadar soal administrasi pelayanan kesehatan, melainkan menyangkut kehadiran pemerintah ketika masyarakat berada dalam kondisi paling membutuhkan pertolongan.
Ia mengingatkan agar persoalan seperti ini tidak menunggu sampai terjadi kejadian fatal dan menjadi konsumsi publik.
“Jangan sampai ada nyawa melayang kemudian viral di masyarakat. Yang disalahkan bukan cuma Anda. Kami anggota Dewan pun pasti akan disalahkan, ‘Apa kerjanya?’ Wali kota juga pasti akan disalahkan,” ujarnya.
Inggu menegaskan, seluruh perangkat pemerintahan memiliki kewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Yuk kita layani masyarakat dengan baik, karena itu sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya.
