SUKABUMI – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi mulai memperkuat mesin organisasinya. Bukan sekadar konsolidasi struktur, partai tersebut kini membidik penguatan kapasitas kader, relawan hingga saksi tempat pemungutan suara (TPS). Penguatan itu dilakukan melalui Training Orientasi Partai (TOP) PKS yang digelar di Kantor DPD PKS Kota Sukabumi, Sabtu (8/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PKS Slamet, Pengurus DPP PKS Achmad Fahmi yang juga Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023, Ketua DPD PKS Kota Sukabumi Danny Ramdhani, Sekretaris DPD PKS Kota Sukabumi Abdul Kohar, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Sukabumi Abdul Fatah serta peserta TOP.
Ketua DPD PKS Kota Sukabumi Danny Ramdhani menegaskan, kekuatan partai tidak cukup hanya dibangun melalui struktur organisasi. Kualitas kader dan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memastikan mesin partai tetap berjalan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Danny, relawan dan saksi TPS memiliki posisi strategis dalam kerja politik PKS. “Para relawan dan saksi di TPS memegang peran yang amat strategis,” kata Danny yang juga Ketua Fraksi DPRD Kota Sukabumi.
Danny menyebut relawan sebagai ujung tombak partai di tengah masyarakat. Mereka bertugas membawa gagasan, nilai, sekaligus semangat pelayanan PKS secara langsung kepada warga.
Sementara saksi TPS, kata dia, bukan sekadar bertugas saat hari pemungutan suara. Mereka memiliki tanggung jawab penting untuk mengawal suara masyarakat dalam seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara.
“Para saksi TPS adalah garda terdepan penjaga amanah rakyat yang memastikan setiap suara terkawal dengan jujur, adil, dan bermartabat,” ujarnya.
Karena itu, Danny menilai penguatan organisasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas manusia di dalamnya.
PKS, lanjut dia, menjalankan pembinaan secara berkelanjutan melalui Unit Pembinaan Anggota (UPA).
Skema tersebut diarahkan agar kader, relawan, dan saksi tidak hanya memahami organisasi, tetapi juga memiliki integritas, militansi, serta kompetensi saat menjalankan tugas di tengah masyarakat.
“Kami berkomitmen memberikan pembinaan yang berkesinambungan melalui UPA. Kami ingin memastikan setiap kader, relawan, dan saksi terus bertumbuh menjadi pribadi yang berintegritas tinggi, bermilitansi kuat, kompeten, dan senantiasa hadir melayani masyarakat,” kata Danny.
Danny meminta seluruh peserta mengikuti TOP secara serius. Menurutnya, kegiatan tersebut harus menjadi titik awal untuk memperdalam nilai-nilai perjuangan partai, memperkuat soliditas antarkader, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menjalankan amanah organisasi.
“Jadikan kegiatan ini sebagai pijakan awal untuk memperdalam pemahaman nilai-nilai perjuangan partai, memperkokoh tali ukhuwah, serta meningkatkan kapasitas diri dalam menjalankan amanah di tengah publik,” katanya.
Ia menegaskan, pembinaan yang dilakukan secara konsisten diharapkan mampu melahirkan kader dan relawan yang lebih siap menghadapi dinamika politik tanpa meninggalkan orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Danny berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh peserta TOP dapat memperkuat kontribusi PKS di Kota Sukabumi.
“Semoga ilmu, bekal, dan pengalaman yang didapatkan hari ini mendatangkan keberkahan dan menjadi dorongan bagi kejayaan Partai Keadilan Sejahtera serta meneguhkan khidmat terbaik kita untuk masyarakat Kota Sukabumi,” ujarnya.
Sementara itu, Pengurus DPP PKS Achmad Fahmi menegaskan politik tidak boleh dipersempit hanya sebagai urusan pemilu atau pilkada. Saat memberikan materi dalam kegiatan TOP, Fahmi mengatakan politik bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, kader partai harus memahami politik secara lebih luas, termasuk bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi kehidupan warga.
“Politik itu penting. Kehidupan kita tidak bisa lepas dari politik,” kata Fahmi.
Mantan Wali Kota Sukabumi tersebut menilai masih banyak masyarakat yang memahami politik secara sempit. Politik kerap baru dianggap penting ketika memasuki momentum pemilu atau pilkada.
Padahal, kata Fahmi, berbagai persoalan masyarakat juga berkaitan dengan proses politik dan keputusan kebijakan pemerintah.
Ia mencontohkan fungsi anggota DPRD yang menerima sekaligus memperjuangkan aspirasi warga. Persoalan masyarakat, menurutnya, membutuhkan saluran agar dapat diperjuangkan melalui proses politik dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat.
Fahmi juga menyinggung keberadaan hari aspirasi Fraksi PKS DPRD sebagai salah satu ruang untuk menghimpun persoalan dan kebutuhan masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, aspirasi warga tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat dibawa ke lembaga legislatif untuk diperjuangkan.
Menurut Fahmi, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat tidak lahir secara otomatis. Ada proses politik yang harus dilalui dan diperjuangkan dengan cara yang benar. “Kebijakan yang baik lahir dari sesuatu yang diperjuangkan secara benar,” tegasnya.
Dengan penguatan kader, relawan dan saksi TPS serta pemahaman politik yang lebih luas, PKS Kota Sukabumi kini menegaskan arah konsolidasinya: memperkuat struktur, meningkatkan kapasitas kader, dan memastikan mesin organisasi tetap bergerak di tengah masyarakat.
