SUKABUMI – Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Abdul Kohar, melontarkan kritik keras terhadap sistem pendataan penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Abdul Kohar menilai negara tidak boleh bersembunyi di balik istilah “desil” ketika masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan justru tersingkir dari program perlindungan sosial.
“Ibu-ibu yang setiap hari harus memutar otak demi menyambung hidup di tengah himpitan ekonomi kini justru diuji oleh sistem yang salah sasaran. Apa yang mereka rasakan bukan sekadar kesalahan administrasi, tetapi menyangkut hak hidup keluarga,” tulis Abdul Kohar.
Ia menggambarkan berbagai persoalan yang menurutnya terjadi akibat ketidaktepatan data. Mulai dari kepala keluarga yang secara administrasi dikategorikan mampu, padahal masih harus berutang untuk membeli kebutuhan pokok, hingga keluarga yang tinggal menumpang di rumah kerabat namun dinyatakan masuk kategori desil tinggi sehingga tidak lagi berhak menerima bantuan.
Sebaliknya, Abdul Kohar juga menyoroti adanya warga yang secara ekonomi relatif mapan tetapi justru masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Yang paling menyedihkan adalah para sopir angkot, pengemudi ojek online, dan pekerja informal yang hidup berpindah-pindah kontrakan harus kehilangan jaring pengaman sosial hanya karena sistem memvonis mereka berada di desil tinggi,” ungkapnya.
Tak hanya mengkritik validitas data, Abdul Kohar juga menyinggung mekanisme pengaduan masyarakat yang dinilai belum memberikan solusi nyata. Menurutnya, warga hanya diarahkan untuk menyampaikan aduan melalui tautan digital, tetapi laporan tersebut kerap tidak mendapatkan tindak lanjut dalam waktu yang lama.
“Ketika masyarakat datang meminta keadilan, jawabannya hanya ‘masih berproses’ atau ‘bukan kewenangan kami’. Padahal bagi masyarakat kecil, proses itu menentukan apakah hari ini anak mereka bisa makan atau besok masih bisa bersekolah,” katanya.
Abdul Kohar menegaskan persoalan bansos tidak boleh dipandang sekadar urusan administrasi. Ia meminta pemerintah segera melakukan pembenahan dan validasi data agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Ia juga menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan akibat ketidaktepatan data penerima bansos.
“Saya tidak ingin rakyat kecil terus menjadi korban kesalahan sistem. Negara harus hadir dengan data yang akurat dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, bukan membiarkan mereka berjuang sendirian menghadapi birokrasi,” tegasnya.
