SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Dindin Solahudin, mengingatkan agar akun media sosial milik instansi pemerintah daerah tetap digunakan sebagai sarana informasi dan pelayanan publik yang objektif serta tidak digunakan untuk kepentingan politik atau pencitraan figur tertentu.
Menurut Dindin, media sosial pemerintah memiliki peran penting sebagai sumber informasi resmi yang dipercaya masyarakat. Karena itu, setiap perangkat daerah harus menjaga netralitas dalam mengelola kanal komunikasi publik.
“Akibatnya sangat disayangkan jika akun resmi instansi pemerintah masuk ke dalam narasi politik atau menunjukkan keberpihakan terhadap figur tertentu,” ujar Dindin, Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan bahwa akun media sosial dinas merupakan aset publik yang dibiayai melalui APBD sehingga penggunaannya harus sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Secara moral dan hukum, akun dinas adalah aset milik publik, bukan alat politik siapa pun,” tegasnya.
Dindin menilai, keberpihakan pada akun resmi pemerintah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan pelayanan publik. Selain itu, media sosial pemerintah seharusnya menjadi rujukan utama masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai program pembangunan, kebijakan daerah, maupun kondisi darurat.
Karena itu, ia meminta pengelola media sosial di lingkungan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pola penyajian konten. Menurutnya, informasi yang ditampilkan harus lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan penyaluran bantuan sosial.
Selain menyampaikan informasi, Dindin juga mendorong agar media sosial pemerintah membuka ruang komunikasi dua arah yang lebih responsif melalui kolom komentar maupun pesan langsung.
Ia mengakui pengelola media sosial di lapangan sering berada dalam posisi yang tidak mudah. Namun, menurutnya, komitmen menjaga netralitas harus dimulai dari para pengambil kebijakan.
“Netralitas ASN bukan sekadar aturan formal, tetapi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” pungkasnya.
