SUKABUMI – Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menanggapi polemik kedatangan 14 duta besar (dubes) dari berbagai negara ke Kota Sukabumi yang dinilai belum memiliki kejelasan sasaran dan tujuan.
Menurut Rojab, kegiatan yang dikemas dalam agenda Diplomatic Forum tersebut terkesan hanya sebatas pencitraan.
“Saya menyampaikan bahwa kesannya ini adalah ‘show off post’ saja walaupun trennya dibalut dengan Diplomatic Forum,” ujar Rojab kepada media, Rabu (22/4/26).
Ia menegaskan, target dan tujuan dari kegiatan tersebut seharusnya dirumuskan secara matang, terlebih jika diarahkan untuk kerja sama antar daerah dengan negara lain.
“Sasaran target dan tujuannya memang perlu dirumuskan lagi seperti apa. Kalau misalkan dibentuk dengan nanti targetnya untuk kerja sama daerah, kan ini prosesnya panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rojab menyoroti sejumlah aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah.
Ia menyebut, meskipun pertemuan bersifat informal, tetap ada konsekuensi pertanggungjawaban publik.
“Sekalipun pertemuannya sifatnya informal, tapi tetap akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman di DPRD, legislatif pada khususnya, karena ini ada simbol-simbol pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia merinci, penggunaan Gedung Juang sebagai lokasi kegiatan, pemanfaatan momentum Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi, hingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp200 juta, menjadi hal yang harus dijelaskan secara transparan.
“Di satu sisi informal, di satu sisi ini ada penggunaan APBD, maka ini benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan tujuannya seperti apa,” tegasnya.
Selain itu, Rojab juga menyayangkan komposisi negara yang diwakili para dubes dalam kegiatan tersebut. Ia berpendapat, akan lebih tepat jika undangan difokuskan pada negara-negara yang memiliki keterkaitan historis dengan Indonesia.
Ia pun menyinggung momentum sejarah Konferensi Asia Afrika 1955 sebagai referensi penting yang seharusnya bisa diangkat dalam forum tersebut.
“Kalau misalkan dubes yang datang itu merepresentasikan para peserta Konferensi Asia Afrika, ini justru akan lebih punya nilai positif. Bukan hanya fokus pada investasi, tapi ada pesan moral di tengah dinamika geopolitik global,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti minimnya pelibatan legislatif dalam perencanaan kegiatan tersebut. Rojab mengungkapkan, pihaknya hanya menerima undangan tanpa adanya pembahasan sebelumnya.
“Kami hanya menerima undangan. Karena muncul polemik, tadi pimpinan dewan sudah memanggil Sekda untuk meminta penjelasan terkait kegiatan ini,” ungkapnya.
Dari hasil klarifikasi, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bersifat informal dan memang terdapat penggunaan APBD. Namun, tidak ada kesepakatan formal seperti Letter of Intent (LoI) yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
“Tidak ada kesepakatan kerja sama yang mengikat. Ini hanya pertemuan yang didokumentasikan, belum menjadi dasar untuk kerja sama antar pemerintah (G to G),” pungkasnya.
