BOGOR — PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (RJBB) menyampaikan apresiasi kepada Polres Bogor atas langkah cepat dan tegas dalam mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Penindakan yang dilakukan pada Jumat (3/4/2026) ini menjadi bukti nyata komitmen aparat dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran.
Apresiasi juga disampaikan kepada Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto atas kepemimpinan dan komitmennya dalam menindak praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.
Kasus ini melibatkan praktik ilegal pemindahan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram (Kg) ke tabung LPG non-subsidi ukuran 12 Kg. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat serta merugikan negara.
Area Manager Communication, Relations & CSR RJBB PT Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga distribusi energi nasional.
“Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus ini. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa energi bersubsidi harus dijaga bersama agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujar Satria.
Satria menambahkan, Pertamina Patra Niaga secara konsisten memastikan ketersediaan stok LPG tetap terjaga sesuai arahan pemerintah, sehingga kebutuhan masyarakat, khususnya pengguna LPG subsidi, dapat terpenuhi dengan baik. Di saat yang sama, pengawasan terhadap jalur distribusi terus diperketat, termasuk dengan tidak ragu menindak tegas Lembaga Penyalur LPG Pertamina yaitu agen dan pangkalan LPG 3kg yang terbukti melakukan pelanggaran atau praktik curang.
“Sanksi peringatan, pengurangan pasokan hingga Pemutusan Hubungan Kerja akan diterapkan tegas bagi agen dan pangkalan LPG 3kg yang melanggar hukum,” komit Satria.
Lebih jauh, Pertamina juga menegaskan dukungannya terhadap aparat penegak hukum dalam menindak setiap bentuk penyalahgunaan LPG bersubsidi. Sinergi ini dinilai penting, mengingat praktik ilegal seperti pemindahan isi LPG tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berisiko besar terhadap keselamatan serta dapat mengganggu ketahanan stok LPG 3 Kg bagi masyarakat yang membutuhkan.
Satria juga menekankan bahwa upaya pengawasan dan penegakan hukum ini menjadi semakin relevan di tengah dinamika global, termasuk situasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi dunia.
“Dalam kondisi global yang dinamis, masyarakat diharapkan semakin bijak dan tidak melakukan panic buying dalam menggunakan energi. Penggunaan LPG sesuai peruntukannya serta menghindari praktik penyalahgunaan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan energi nasional,” tambah Satria.
Pertamina Patra Niaga juga mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG sesuai ketentuan, dimana LPG bersubsidi 3 Kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro. Sementara itu, masyarakat mampu diimbau untuk menggunakan LPG non-subsidi agar distribusi energi dapat lebih adil dan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Pertamina akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan, termasuk Hiswana Migas, dalam melakukan pengawasan terhadap agen dan pangkalan LPG guna mencegah potensi penyimpangan serta memastikan standar keselamatan tetap terjaga.
Pertamina Patra Niaga RJBB berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan dan distribusi energi secara aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya tersebut melalui penggunaan energi yang bijak.
Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut dapat masyarakat peroleh melalui Pertamina Call Center (PCC) 135 atau pcc135@pertamina.com. (*)
