JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Kota Bekasi hingga saat ini berjalan normal, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
Pertamina Patra Niaga Regional JBB menyampaikan bahwa penetapan kuota BBM bersubsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) mengacu pada Surat Keputusan BPH Migas yang telah dialokasikan ke masing-masing SPBU di wilayah Kota Bekasi.
Pertamina menegaskan bahwa seluruh SPBU tetap melayani konsumen BBM Subsidi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga Regional JBB juga tidak menerima laporan maupun menemukan indikasi gangguan distribusi atau kesulitan masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi, khususnya produk JBT Solar, di wilayah Kota Bekasi.
Kuota BBM JBT Solar wilayah Kota Bekasi yang ditetapkan Pemerintah tahun 2026 melalui BPH Migas telah disesuaikan secara cermat dengan kebutuhan riil di lapangan, dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran JBT selama tahun 2025.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen penuh menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi agar tetap dapat diakses oleh masyarakat yang berhak.
“Kami memastikan pasokan BBM bersubsidi di Kota Bekasi tetap aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk para pengemudi angkutan,” ujar Satria.
“Gunakan BBM Subsidi sesuai kebutuhan. Konsumen jangan menimbun apalagi menjual kembali BBM Subsidi karena itu merupkan tindakan melawan hukum,” lanjutnya.
Pertamina Patra Niaga Regional JBB akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan BPH Migas, pemerintah daerah, serta aparat terkait guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan aturan.
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 atau pcc135@pertamina.com untuk memperoleh informasi resmi. (*)
