SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi, Anita Fajariyanti dari Fraksi PDI Perjuangan Komisi I, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025–2026 di RW 8, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Jumat (6/2/26).
Dalam kegiatan tersebut, Anita menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Salah satu keluhan yang mencuat dari warga adalah terkait minimnya kehadiran Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, di wilayah Limusnunggal, Cibeureum.
Warga mempertanyakan kepala daerah belum pernah melakukan sosialisasi atau kunjungan langsung ke wilayah mereka sejak menjabat. Menurut warga, kehadiran langsung wali kota dinilai penting untuk mendengar dan memahami kondisi riil masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Anita menyampaikan bahwa dirinya juga melihat wali kota lebih sering melakukan kunjungan ke wilayah lain.
“Memang kalau saya lihat, Bapak Wali lebih sering ke Warudoyong, Gunung Puyuh ya, ke wilayah Dapil III. Itu saya juga jarang melihat beliau di media hadir di wilayah sini,” ujar Anita di hadapan warga.
Anita berharap, kepemimpinan daerah saat ini dapat lebih merata dalam menjangkau seluruh kecamatan di Kota Sukabumi. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk tidak hadir di tengah masyarakat, mengingat luas wilayah Kota Sukabumi yang relatif kecil.
“Harapannya, sikap pemerintah daerah sekarang dengan Pak Wali yang baru harusnya bisa merata ke semua kecamatan. Karena wilayah Sukabumi tidak terlalu luas, 4.800 sekian hektare, jadi saya pikir tidak ada alasan mungkin ya Pak Wali itu tidak datang ke masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah pemilih. Ini Kota Sukabumi,” tegasnya.
Selain persoalan tersebut, Anita juga mencatat sejumlah aspirasi lain yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan lingkungan di RW 8 Limusnunggal.
Ia memastikan seluruh masukan warga akan dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD sesuai dengan kewenangan Komisi I, serta akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Kegiatan reses berlangsung interaktif dengan dialog terbuka antara warga dan legislator, sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat di tingkat akar rumput.
