SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi dinilai tak serius dalam menyikapi kondisi infrastruktur di wilayah, bahkan tidak menjadikan persoalan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2026. Hal itu diutarakan anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, Minggu (25/01/26).
“Terus terang saya sangat menyayangkan sikap kepala daerah yang tidak memprioritaskan persoalan infrastruktur di tahun 2026,” ujar Inggu Sudeni.
Menurut Inggu, hingga saat ini belum terlihat adanya gebrakan serius dari Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. Ia menegaskan, kondisi jalan rusak hampir merata di seluruh wilayah Kota Sukabumi.
“Kalau kita turun ke lapangan maupun melihat aduan masyarakat, jalan rusak itu hampir ada di 33 Kelurahan. Tapi sampai sekarang belum terlihat langkah konkret dan terukur dari wali kota,” tegasnya.
Inggu menilai, kepala daerah seharusnya memiliki skala prioritas yang jelas dalam menyusun program pembangunan, khususnya pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, sektor infrastruktur tidak bisa ditempatkan sebagai program pelengkap karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Harusnya ada keberanian menentukan skala prioritas. Infrastruktur itu kebutuhan dasar masyarakat, bukan pelengkap pembangunan,” katanya.
Sebagai perbandingan, Inggu menyinggung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang secara tegas memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam postur APBD Provinsi Jawa Barat. Ia menilai, komitmen kepala daerah dapat dilihat dari keberanian meningkatkan anggaran di sektor tersebut.
“Kalau kita lihat APBD Provinsi Jawa Barat, lonjakan anggaran infrastrukturnya sangat jelas. Itu menunjukkan komitmen kepala daerahnya terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, kondisi tersebut dinilai berbanding terbalik dengan postur APBD Kota Sukabumi. Inggu menyebut, tidak terlihat adanya peningkatan anggaran infrastruktur yang signifikan, padahal keluhan masyarakat terkait jalan rusak dan sarana publik lainnya terus bermunculan.
“Di APBD Kota Sukabumi, kenaikan anggaran infrastrukturnya tidak signifikan. Padahal persoalan infrastruktur ini terus dikeluhkan warga. Ini yang kami pertanyakan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Inggu juga menyoroti minimnya keterbukaan Pemerintah Kota Sukabumi terkait data dan rencana strategis pembangunan infrastruktur. Ia mengungkapkan, hingga kini Komisi II DPRD sebagai mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) belum memperoleh gambaran yang jelas.
“Jujur saja, sampai sekarang kami di Komisi II belum mengetahui secara rinci program strategis infrastruktur apa yang akan menjadi target pemerintah kota di tahun 2026,” ucapnya.
Menurut Inggu, kondisi tersebut sangat disayangkan karena DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran yang membutuhkan keterbukaan dari pihak eksekutif. Tanpa kejelasan data dan perencanaan, pengawasan dinilai tidak akan berjalan optimal.
“Kalau datanya saja tidak terbuka, bagaimana kami bisa melakukan pengawasan secara maksimal?” tegasnya.
Ia pun berharap Pemerintah Kota Sukabumi ke depan lebih terbuka dan serius dalam menyusun kebijakan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap wali kota bisa lebih fokus, lebih terbuka, dan benar-benar menjadikan infrastruktur sebagai prioritas nyata, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.
