SUKABUMI – Ditantang untuk melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka oleh ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, akhirnya Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, mengambil langkah menenangkan di tengah polemik yang sempat mencuat belakangan ini. Dalam pertemuan dengan wartawan di Balai Kota Sukabumi, Selasa (14/10/25), Wali Kota menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan DPRD Kota Sukabumi.
Ayep mengaku menyesal atas peristiwa yang memicu sorotan publik. Ia menegaskan peristiwa itu terjadi secara spontan dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak mana pun.
“Kalau peristiwa itu dianggap menimbulkan keresahan, saya dengan tulus menyampaikan permintaan maaf. Itu murni spontanitas manusiawi,” ujar Ayep di hadapan awak media.
Wali Kota menuturkan, kejadian tersebut berlangsung di hadapan beberapa orang, termasuk Wakil Wali Kota, Bobby Maulana, Jamal, dan anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Taufik Muhammad Guntur. Namun ia berharap persoalan itu tidak lagi diperpanjang dan justru menjadi bahan refleksi bersama.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki komunikasi antar lembaga. Kalau ada beda pandangan, mari kita bicarakan dengan kepala dingin,” tambahnya.
Sebelum menyampaikan pernyataan di depan publik, Ayep lebih dulu mengirimkan surat resmi permintaan maaf kepada DPRD Kota Sukabumi, yang juga ditandatangani oleh Wakil Wali Kota dan dikirim sebelum pukul 12.00 siang di hari yang sama.
“Surat itu bentuk tanggung jawab kelembagaan kami. Isinya menyampaikan permintaan maaf jika peristiwa tersebut dianggap kurang pantas,” jelasnya.
Menurut Ayep, langkah itu bukan sekadar formalitas, melainkan upaya memulihkan hubungan baik antara eksekutif dan legislatif agar kerja sama pemerintahan kembali solid.
“Saya sependapat dengan Ketua DPRD, bahwa hubungan eksekutif dan legislatif adalah kemitraan sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, karena kita semua bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ayep juga menegaskan komitmennya untuk menegakkan pemerintahan bersih dan profesional. Ia menolak segala bentuk titipan, baik dalam jabatan maupun proyek pengadaan.
“Saya tidak akan mengakomodasi titipan dalam bentuk apa pun. Semua proses akan berjalan sesuai mekanisme. Dengan begitu, saya justru bekerja lebih ringan,” katanya.
Ayep menambahkan, setiap kebijakan yang ia ambil selalu melalui pertimbangan para ahli hukum dan politik agar tetap sejalan dengan aturan perundangan.
“Saya bukan ahli hukum tata negara, bukan juga ahli politik. Karena itu, setiap keputusan saya pastikan dikawal para ahli agar tetap tegak lurus dengan hukum,” jelasnya.
Ia pun berharap dinamika yang terjadi justru menjadi momentum memperkuat sinergi lintas lembaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi Kota Sukabumi.
“Dari kejadian ini, saya yakin ada hikmah positif. Kita wujudkan bersama pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat,” ucapnya.
Ayep menutup konferensi pers dengan ajakan menjaga suasana damai di masyarakat.
“Mari kita jaga kondusifitas. Jangan memperkeruh suasana dengan komentar yang justru menambah gesekan. Saya akan berdiri di garda terdepan untuk membangun Sukabumi yang harmonis,” pungkasnya.
