SUKABUMI – Untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa kepala OPD di Kota Sukabumi, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi akan menggelar open bidding atau seleksi terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat eselon II.
Kekosongan jabatan tingkat eselon II saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Direktur RSUD R. Syamsuddin S. H.
“Kita akan segera menggelar open bidding untuk pengisian kekosongan jabatan, ini menjadi ajang promosi jabatan bagi para pejabat eselon III,” kata Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki ketika ditemui wartawan beberapa waktu lalu.
Ayep menargetkan proses open bidding akan di lakukan sekitar bulan Agustus atau September. Dia menilai kekosongan jabatan Dinkes, Disdukcapil dan Direktur RSUD Syamsuddin merupakan jabatan strategis dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Untuk itu Ayep akan sangat menseleksi calon Pejabat eselon II yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Bahkan dirinya akan memberikan ultimatum kepada para pejabat eselon II yang berhasil mengikuti seleksi terbuka dan terpilih untuk menjadi pejabat definitif agar bekerja maksimal dalam melayani masyarakat.
”Apabila dalam jangka enam sampai tujuh bulan pasca pelantikan tidak bisa menunjukan kinerja yang bagus, kita akan ganti,” tegasnya.
Sementara itu Kepala BKPSDM Didin Syarifudin menyatakan, ada tiga posisi jabatan eselon II yang lowong yaitu RSUD R. Syamsudin S.H, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
”Pilihan ada dua cara untuk menutup kekosongan itu yakni mutasi diantara eselon II lainnya seperti pelantikan kemarin. Cara kedua seleksi secara terbuka (open biding),” ujar Didin kepada wartawan, Rabu (16/7/25).
Didin menambahkan, salah satu seleksi terbuka diantaranya di Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk Disdukcapil sudah berjalan.
”Bagaimana proses terdahulu wawancara terhadap tiga orang Pejabat Tinggi Pratama, diisinya melalui mutasi yang ada pada Eselon II lainnya dan sudah berjalan sejak bulan Juni dan prosesnya menunggu keputusan dari Mendagri,” terang dia.
Masih kata Didin, Surat keputusan pengangkatan oleh Mendagri untuk Kepala Disdukcapil dan pelantikan dilakukan oleh Wali Kota. “Jadi pengangkatannya adalah semi SK menteri dan pelantikan oleh kepala daerah. Posisi kita sekarang sedang menunggu surat keputusan Mendagri,” ungkapnya.
Khusus untuk Disdukcapil, wali kota sudah menghantar tiga orang untuk diwawancara oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses wawancara sudah dilakukan lewat zoom.
Jadi lanjut dia, tinggal menunggu surat keputusan pengangkatan Kadisdukcapil oleh Mendagri. “Usulan ini sudah dilakukan 10 Juni lalu. Jadi lebih kurang sudah satu bulan menunggu turunnya surat keputusan itu,” kata Didin.
Jika salah satu diantara tiga itu, terpilih maka jabatan yang ditinggalkannya kosong akan diisi eselon II lainnya. “Itu efek domino dari hasil keputusan yang ditetapkan oleh Kemendagri dan akan dilantik pada tahap dua itu,” ujarnya.
Terkait Kadinkes ujarnya, salah satu syarat kualifikasinya adalah pendidikan di bidang kesehatan tertuang dalam Permenkes. Sedangkan untuk rumah sakit itu diatur dalam Undang-Undang 37/2024 tentang Kesehatan.
Maka pimpinan rumah sakit di jabat oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan atau profesional. Eselon III yang tidak memiliki basic kesehatan tidak bisa mengikuti open biding.
Adapun kekosongan jabatan setingkat Sekdis kata Didin ada enam dan Kabid ada empat akan dilakukan pada Agustus. Kalau di eselon III mekanisme berjalan salah satu usulan nama itu berasal dari perangkat daerah.
”Kita punya dasbord manajemen talenta. Dua sumber ini, menjadi bahan yang di bawa ke forum Baperjakat,” ujarnya
Jadi nama-nama yang dibahas Baperjakat bersumber dari usulan perangkat daerah dan dasbord manajemen talenta dan penentu akhir ada di tangan Wali Kota, tambahnya.
