SUKABUMI – Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berupaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat fiskal dengan membuat produk Inovasi Sinergi dan Integrasi Utility Data Spasial Mengakselerasi Perpajakan Daerah atau “Sigeulis Menatap”.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Pajak Daerah Martha Galuh Budianti mejelaskan, Inovasi Sigeulis Menatap sejalan dengan keinginan Wali Kota Sukabumi untuk meningkatkan PAD yang bertujuan untuk menurunkan ketergantungan pendanaan pada transfer pusat dan menjadikan Kota Sukabumi berkapasitas fiskal kuat.
”Intinya, Pemkot Sukabumi ingin mandiri dengan tetap mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD itu sendiri. Kebetulan tupoksi saya di perencanaan dan pengendalian terkait pendapatan pajak daerah,” ujarnya kepada awak media, Selasa (15/7/25).
Martha menambahkan, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Masih kata Martha, identifikasi masalah terbagi kepada tiga hal salah satunya yaitu belum optimalnya sistem informasi pajak berbasis spasial.
Lainnya adalah belum ada struktur jejaring kerjasama (Network Collaboration) pertukaran data pajak antara pusat dan daerah dan belum efektifnya sistem pengawasan.
”Saya ambil salah satunya belum optimalnya sistem informasi pajak berbasis spasial data Geoinfo Kota Sukabumi. Jadi sederhananya adalah dengan mengintegrasikan data spasial Kota Sukabumi dengan sistem perpajakan,” terang dia.
Menurutnya, untuk jangkauan luas ke depannya data subjek dan objek pajak dapat dipetakan secara fungsional. Selain pemetaan potensi itu juga tujuannya adalah pada pengendalian berbasis data spasial yang akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan.
”BPKPD punya sistem Pajak Online Kota Sukabumi (Pantas) dan aplikasi PBB juga yang akan diintegrasikan ke Sistem Geoinfo Kota Sukabumi (Sigenko) yang ada di Bappeda Kota Sukabumi,”tandasnya.
Saat ini potensi pajak daerah akan diintesifkan untuk digali secara optimal, maka dengan Sigeulis Menatap tersebut diharapkan berdampak positif untuk pencapaian target PAD.
”Antara potensi, penetapan dan pengendalian harus sejalan, karena potensi itu dinamis tidak statis dan perlu dievaluasi berkala,” ujarnya.
Lima jenis pajak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 digabung menjadi satu terdiri dari restoran, hiburan, hotel, parkir dan pajak penerangan jalan masuk dalam objek Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT).
Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). “Selain pajak daerah, objek retribusi juga perlu dioptimalkan. Rekan-rekan OPD pengelola retribusi sedang bersama-sama mengoptimalkan lpotensinya sama halnya seperti pada pajak daerah,” ucapnya.
”Untuk mewujudkan program pembangunan itu harus didukung pendapatan. Dan khususnya saat ini yang menjadi fokus adalah PAD,” pungkasnya.
