SUKABMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi Danny Ramdhani melihat belum ada terobosan maupun perubahan yang signifikan hingga 100 hari kerja Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Wakilnya, Bobby Maulana. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa masyarakat masih menanti janji-janji politik pasangan Ayep-Bobby yang belum terealisasi.
Selain itu, Danny juga menganggap perlunya percepatan pembahasan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan, sehingga bagaimana janji-janji kepala daerah tertuang didalamnya.
“Sampai saat ini pemerintahan Ayep Zaki dan Bobby belum mempunyai blue print bagaimana mengatasi persoalan-persoalan pengentasan kemiskinan di Kota Sukabumi sebagai roadmap yang arahnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga Kota Sukabumi,” kata Danny, Jum’at (30/5/2025).
Menurut Danny, masa kerja 100 hari adalah etalase awal untuk menunjukkan arah pembangunan dan keseriusan pemimpin daerah dalam merealisasikan visi-misinya.
“Kalau dalam 100 hari ini saja belum terlihat keseriusan, maka ini bisa menjadi alarm bagi kita semua. Jangan sampai ke depan roda pemerintahan jalan di tempat,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih banyak anggapan dari warga masyarakat terkait masalah-masalah rutin yang berhubungan dengan K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Kenyamanan) yang disebutnya masih kurang terperhatikan. Selain itu, merebaknya kembali PKL diberbagai ruas jalan dan permasalahan sampah yang tak kunjung diperhatikan serta masalah sosial lainnya.
Fraksi PKS, kata Danny, terus melakukan pengawasan aktif dan memberi masukan agar roda pemerintahan selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi.
“Presiden menginginkan kedaulatan rakyat, birokrasi bersih, dan penguatan ekonomi. Gubernur pun bergerak cepat dengan memetakan pembangunan hingga ke desa-desa. Tapi di Kota Sukabumi, kita belum melihat langkah konkret dari Pak Wali Kota,” tegasnya.
Danny juga menyoroti tentang kurangnya pemahaman etika birokrasi dan regulasi yang harus dibenahi terutama terkait permasalahan wakaf uang yang dikelola Yayasan Pendidikan Doa Bangsa, regulasi pengangkatan Tim Percepatan Daerah, Dewan Pengawas BLUD RSUD R Syamsudin, penggunaan Lapang Merdeka yang dianggapnya menabrak aturan, penggunaan banyaknya SDM dari luar Kota Sukabumi harus ditinjau ulang, skema permohonan peminjaman daerah untuk PJU dan lainnya.
“Saya lihat pemerintah daerah saat ini lebih asik mengurusi hal- hal diluar dokumen perencanaan daerah yang harusnya dikurangi dan tetap fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang ada dan masih berlaku,” terang Danny.
Namun, Danny pun mengapresiasi dengan keberanian Wali Kota Sukabumi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Harapannya sih sesuai dengan regulasi yang ada, walaupun perlu diingat, keinginan untuk meningkatkan pendapatan pajak dan restibusi pastinya akan menjadi beban masyarakat,” imbuhnya.
Danny berharap ada kolaborasi yang seutuhnya agar menjadi fokus perhatian bersama, termasuk sinergitas hubungan Pemerintah Daerah antara Walikota dan DPRD.
“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini untuk tujuan kebaikan bersama. Kolaborasi dan sinergitas adalah kunci keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi,” kata Danny.
Ia menegaskan bahwa kritikan dan masukan dari mana saja kepada Wali Kota adalah bagian dari rasa sayang warga untuk Kota Sukabumi. Ia pun mengajak dan berjanji akan selalu mengawal, mengawasi dan jauh dari sekedar kata menghakimi. Tak lupa, Ia pun memberikan ruang untuk perbaikan bersama agar bekerja semakin lebih baik.
“Bisa saja pilihan angka 100 sekadar bersifat simbolik, tidak ada makna khusus. Walaupun begitu, bisa dicocokologi yaitu 100 hari adalah sekedar momen untuk memenuhi kebutuhan emosional masyarakat yang ingin melihat “pertanda” baik atau kurang baik dari kepemimpinan,” pungkas Danny.
