SUKABUMI – Untuk yang ke 11 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kota Sukabumi mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Jumat (23/5/25) di Kantor BPK Jawa Barat.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menerima langsung hasil pemeriksaan tersebut bersama Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, Inspektur Kota Sukabumi, Een Rukmini dan Plh Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Galih Marelia Anggraeni.
Dalam keterangannya, Ayep Zaki menyambut baik capaian ini dan menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut atas sejumlah catatan. la menyebut empat bidang yang menjadi prioritas pembenahan, yaitu pengelolaan BUMD Waluya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), dana hibah, serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Alhamdulillah, Kota Sukabumi kembali memperoleh opini WTP. Meski demikian masih ada beberapa sektor yang perlu dibenahi. Saya akan mengawal langsung perbaikan di empat bidang tersebut,’ ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyampaikan apresiasi dan penghargaan dengan capaian Pemerintah Kota Sukabumi yang kembali meraih WTP berturut-turut sekaligus menandai komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, Kota Sukabumi mendapatkan WTP yang ke-11 kali ini. Ini sebuah prestasi yang harus kita apresiasi bersama,” ungkap Wawan Juanda usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Jumat (23/5/25).
Wawan menambahkan, capaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, dan sesuai aturan. Ia menilai, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance dan clean government.
“LHP ini sangat penting sebagai acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wawan juga menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan baru di Kota Sukabumi di bawah Wali Kota Ayep Zaki yang baru dilantik awal tahun ini.
Menurutnya, komitmen yang ditunjukkan oleh Wali Kota untuk melanjutkan dan meningkatkan capaian positif tersebut menjadi modal penting dalam membangun pemerintahan yang lebih baik ke depan.
“Insya Allah, dengan kepemimpinan Pak Ayep Zaki, saya percaya pemerintahan sekarang pun akan semakin baik. Beliau juga sudah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan,” ucapnya.
Ia berharap, predikat WTP ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD juga akan menjadikan hasil LHP ini sebagai rujukan dalam melakukan fungsi pengawasan ke depan, agar keberhasilan yang telah dicapai bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” pungkasnya.
Opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
