SUKABUMI – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Ade Dasep Zaenal Abidin memberikan beberapa catatan untuk tim anggaran Pemkab Sukabumi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra ini mempertanyakan selisih anggaran yang menurut hasil analisa yang dilakukannya, terdapat selisih anggaran yang cukup banyak.
Berdasarkan informasi, mekanisme pembahasan APBD tahun 2023 dimulai dari pembahasan rancangan kebijakan Umum APBD tahun 2023 dan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Tahun 2023.
“Didalam dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara tahun 2023 halaman 10 dan 11 dijelaskan Proyeksi pendapatan Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.959.310.246.810,” jelas Ade Dasep dalam rilisnya.
Selanjutnya pembahasan APBD tahun 2023 dilanjutkan ke pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2023, di dalam Dokumen rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 halaman 6 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp4.086.129.324.970 artinya Pendapatan Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp4.086.129.324.970.
Kemudian pembahasan APBD tahun 2023 dilanjutkan ke pembahasan Gubernur Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.755.BPKAD/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Penjabaran Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023.
Di dalam Dokumen tersebut pada halaman 2 bahwa target Pendapatan Daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.086.129.324.970, kemudian di dalam dokumen tersebut juga halaman 4 bahwa target Pendapatan bagi Hasil Pajak sebesar Rp279.301.829.970 sementara Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp294.419.795.615
“Tentunya dengan demikian bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdapat selisih yaitu Rp294.419.795.615 – Rp279.301.829.970 = Rp15.117.965.645. Maka dengan demikian berdasarkan hasil pembahasan bahwa Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 adalah Rp4.086.129.324.970 + Rp15.117.965.645 = Rp4.101.247.290.615,” jelasnya.
Menurut Ade lagi, di dalam Dokumen Rancangan Kebijakan umum APBD Tahun 2024 halaman 62 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Tahun 2024 halaman 12 disebut bahwa Pendapatan Daerah Tahun 2023 (murni) sebesar Rp4.117.862.148.383, maka dengan demikian dalam hal Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 terdapat selisih yaitu Rp4.117.862.148.383.00 – Rp4.101.247.290.615 = Rp. 16.614.857.768
“Dari hasil telaahan saya tersebut, tentunya saya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Gerindra berharap kepada tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjelaskan terkait APBD tahun Anggaran 2023,” tegas Ade yang juga sebagai anggota Banggar DPRD Kabupaten Sukabumi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman membantah adanya selisih dalam APBD tersebut. “Pak Ade Dasep itu tim Badan Anggaran, engak ada (Selisih-red),” singkatnya.
