SUKABUMI – Persoalan sanitasi yang masih buruk di sejumlah wilayah Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah. Tidak sedikit warga yang belum memiliki jamban layak sehingga terpaksa buang air besar (BAB) langsung ke empang, kolam, hingga saluran air.
Kondisi tersebut disoroti Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Isyana Bagoes Oka, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jumat (9/10/2026).
Isyana mengungkapkan, praktik buang air besar langsung ke empang bukan sekadar persoalan fasilitas dasar, melainkan juga berkaitan erat dengan risiko kesehatan keluarga dan upaya pencegahan stunting.
“Kalau kita lihat tadi, mereka masih menggunakan jamban yang disebut jamban helikopter, yang langsung mengarah ke empang. Di sana, warga juga mandi,” ungkapnya.
Kondisi tersebut mendorong perlunya intervensi nyata melalui penyediaan jamban sehat bagi keluarga yang berisiko mengalami stunting. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan PT Astra melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).
Menurut Isyana, akses terhadap sanitasi layak menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, terutama keluarga dengan anak yang rentan mengalami gangguan pertumbuhan.
Ia menjelaskan, sanitasi buruk dapat meningkatkan risiko infeksi. Ketika anak lebih sering mengalami infeksi, kondisi kesehatannya dapat menurun dan berat badannya berpotensi turun. Situasi tersebut kemudian dapat memperbesar risiko gangguan pertumbuhan apabila berlangsung berulang.
“Kalau kesehatan mereka lebih baik, kemungkinan sakit juga akan berkurang. Pola hidup bersih akan membuat mereka lebih sehat,” jelasnya.
Isyana menegaskan, pencegahan stunting tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi gizi. Perbaikan lingkungan, sanitasi, pola hidup bersih, serta edukasi keluarga juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Karena itu, pembangunan jamban bagi keluarga berisiko stunting menjadi salah satu bentuk intervensi sensitif yang diperlukan untuk memutus faktor lingkungan yang dapat memperburuk kesehatan anak.
Di sisi lain, Isyana menyebut angka prevalensi stunting Indonesia berdasarkan pengukuran tahun 2025 untuk kondisi tahun 2024 berada di angka 19,8 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada di kisaran 21 persen.
Pemerintah optimistis tren penurunan tersebut dapat terus berlanjut melalui penguatan program pencegahan stunting yang melibatkan berbagai pihak.
Sesuai arahan Presiden, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dunia usaha, hingga masyarakat.
Isyana juga mendorong semakin banyak perusahaan untuk terlibat dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Keterlibatan sektor swasta dinilai penting untuk memperluas jangkauan intervensi, termasuk membantu keluarga yang belum memiliki fasilitas sanitasi memadai.
Namun, dukungan pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat agar perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebiasaan sehari-hari.
“Yang paling penting juga adalah edukasi. Hari ini kita menggandeng perusahaan seperti PT Astra. Harapannya, semakin banyak perusahaan dan berbagai pihak yang ikut terlibat,” pungkasnya.
Persoalan jamban di Desa Gede Pangrango menjadi pengingat bahwa perang melawan stunting tidak hanya berlangsung di meja layanan kesehatan. Perbaikan sanitasi, perubahan perilaku, dan kepedulian lintas sektor menjadi pekerjaan mendasar agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih sehat.
