SUKABUMI — Di balik transaksi makanan, jasa, hotel, hingga berbagai aktivitas ekonomi di Kota Sukabumi, terdapat kewajiban pajak yang ikut menopang pembangunan daerah. Pajak yang dibayarkan konsumen melalui pelaku usaha bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi menjadi bagian penting dari upaya pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, Sandra Utama Teguh, mengingatkan para wajib pajak (WP) untuk menjaga kepercayaan konsumen dengan menjalankan kewajiban perpajakan secara amanah.
Menurut Sandra, konsumen pada dasarnya telah menitipkan kewajiban pajak kepada pelaku usaha saat menggunakan jasa atau membeli produk yang dikenakan pajak daerah. Karena itu, pajak yang telah dipungut idealnya disetorkan kembali kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan.
“Untuk para WP yang sudah amanah menjalankan tugas sesuai yang diamanahkan dari pelanggan atau konsumen, saya ucapkan terima kasih banyak,” kata Sandra saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/8/2026).
Ia meyakini kepatuhan para pelaku usaha dalam menyetorkan pajak akan kembali memberikan manfaat kepada masyarakat. Dana yang terkumpul menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk pembangunan Kota Sukabumi.
“Insyaallah, apa yang diamanahkan atau diberikan disampaikan lagi oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat dan pembangunan. Saya yakin usaha-usaha mereka juga akan lebih baik, berkah dunia dan akhirat,” ujarnya.
Bagi Sandra, menjadi wajib pajak yang amanah bukan perkara sederhana. Ada kepercayaan konsumen yang harus dijaga sekaligus tanggung jawab kepada daerah yang harus ditunaikan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Sukabumi juga terus berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Salah satunya dengan mendorong berbagai kegiatan dan event yang dapat menarik pengunjung dari luar daerah.
Menurut Sandra, meningkatnya kunjungan wisatawan maupun peserta kegiatan akan memberikan efek berantai terhadap perekonomian. Hotel, restoran, tempat hiburan, pusat kuliner hingga sektor jasa lainnya berpotensi ikut menikmati peningkatan aktivitas ekonomi.
Ia mencontohkan sejumlah event yang digelar di Kota Sukabumi, termasuk kegiatan batu akik yang turut menarik masyarakat dari luar kota. Kehadiran pengunjung tersebut secara tidak langsung meningkatkan aktivitas ekonomi dan potensi penerimaan pajak daerah.
“Artinya hotelnya naik, konsumennya naik dan semuanya ikut bergerak. Pak Wali dan Pak Wakil juga ada event-event, salah satunya di Surya Kencana, untuk peningkatan pajak-pajak yang ada di pemerintah kota,” tuturnya.
Dari sisi pengawasan dan optimalisasi penerimaan, BPKPD Kota Sukabumi juga telah memasang tapping box pada sejumlah wajib pajak. Perangkat tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu pencatatan transaksi secara lebih transparan sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran pajak.
Sandra mengatakan, sejauh ini respons para WP cukup positif. Sebagian besar mulai menunjukkan kesadaran untuk menyetorkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, para WP cenderung sama-sama menyetorkan pajak-pajaknya kepada kita. Untuk Kota Sukabumi, penerimaan pajaknya juga naik meskipun memang belum semuanya,” katanya.
Ia menilai capaian tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi Kota Sukabumi masih memiliki daya tahan. Kepatuhan pajak yang terus tumbuh sekaligus meningkatnya aktivitas usaha menjadi modal penting bagi pemerintah daerah di tengah kondisi transfer ke daerah (TKD) yang terbatas.
Sandra menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun kota. Peran dunia usaha dan masyarakat sebagai pembayar pajak menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
“TKD kita sekarang sedang minimal. Tetapi dengan para WP yang memberikan pajaknya kepada kita, kita jadi bisa membangun Kota Sukabumi,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak para pelaku usaha untuk melihat pajak bukan semata sebagai kewajiban, melainkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah.
Bagi Sandra, semakin banyak transaksi yang tercatat dan semakin tinggi kepatuhan pajak bukan hanya berarti bertambahnya penerimaan daerah. Lebih jauh, hal itu menunjukkan roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan dari pergerakan itulah pembangunan kota mendapatkan energinya.
