SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni menggelar reses masa persidangan ke-III tahun sidang 2025–2026 di RW 6, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Senin (25/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Dalam penyampaiannya, Inggu Sudeni mengatakan bahwa persoalan kebutuhan dasar masyarakat masih mendominasi usulan warga dalam setiap kegiatan reses. Salah satunya berkaitan dengan layanan kesehatan yang dinilai masih menjadi perhatian utama masyarakat.
“Yang paling banyak disampaikan setiap reses pasti soal kesehatan. Selain itu juga terkait permodalan UMKM karena saya berada di Komisi II DPRD yang membidangi UMKM dan keuangan,” ujarnya.
Tak hanya itu, persoalan infrastruktur lingkungan juga banyak dikeluhkan warga. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kondisi jalan dan sarana lingkungan yang belum dapat ditangani pemerintah secara maksimal.
“Infrastruktur di daerah kondisinya masih belum bisa ditangani seluruhnya oleh pemerintah. Itu yang banyak dikeluhkan warga dalam reses persidangan ketiga ini,” katanya.
Menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut, Inggu mengaku sejumlah usulan masyarakat sudah mulai dimasukkan ke dalam dana aspirasi untuk anggaran murni tahun 2027, khususnya terkait pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah RW.
“Alhamdulillah ada beberapa hal yang bisa langsung saya tindak lanjuti. Tadi ada beberapa kebutuhan RW yang sudah saya masukkan ke dana aspirasi murni 2027, terutama untuk infrastruktur dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Sementara untuk aspirasi lain yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke parlemen dalam persidangan berikutnya agar dapat diperjuangkan melalui kebijakan pemerintah daerah.
Di sisi lain, terkait persoalan permodalan UMKM, Inggu mengaku telah lama memikirkan solusi yang dapat membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan usaha.
Ia berencana menjalin komunikasi dengan pihak perbankan agar masyarakat dapat difasilitasi memperoleh bantuan modal usaha berbasis komunitas.
“Nanti saya akan berkomunikasi dengan pihak perbankan, apakah bisa dilakukan per wilayah atau komunitas. Misalnya ada kelompok masyarakat yang mengajukan permodalan atas nama komunitasnya, tentunya akan kita fasilitasi,” pungkasnya.
