SUKABUMI – Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Ida Halimah, mengungkapkan bahwa hingga awal April 2026, jumlah suspek penyakit campak di wilayahnya mencapai 44 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 kasus dinyatakan positif campak, sementara 7 kasus lainnya negatif.
Hal tersebut disampaikan Ida Halimah saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (6/4/2026).
“Dari 36 spesimen yang kami kirimkan untuk diperiksa, masih ada 3 yang hasilnya belum keluar. Sementara ini yang negatif ada 7, jadi datanya masih berkembang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan intensif terhadap penyebaran campak. Monitoring dilakukan langsung di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, serta penelusuran ke lapangan ketika ditemukan kasus di suatu wilayah.
Menurut Ida, tren kasus campak menunjukkan kecenderungan terus meningkat sejak 2025, dengan puncak kasus terjadi saat periode mobilitas tinggi seperti Hari Raya Idul Fitri.
“Penularannya sangat cepat, bahkan bisa melebihi COVID. Semua usia bisa terpapar, baik anak-anak maupun dewasa, meskipun mayoritas terjadi pada anak-anak yang imunisasinya belum lengkap,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinkes, kasus campak tersebar di seluruh wilayah Kota Sukabumi. Jika dilihat per wilayah kerja puskesmas, jumlah suspek tertinggi ditemukan di Puskesmas Sukabumi dan Puskesmas Karangtengah, masing-masing 7 kasus. Disusul Puskesmas Baros dengan 6 kasus, sementara wilayah lain berkisar antara 1 hingga 4 kasus.
Ida menegaskan bahwa campak merupakan penyakit yang berbahaya, terutama bagi individu dengan imunitas rendah. Penyakit ini berisiko menimbulkan komplikasi serius, seperti infeksi paru-paru hingga kematian.
“Kalau imunitas rendah, campak bisa menyebabkan komplikasi, misalnya menyerang paru-paru dan berpotensi fatal,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam waktu dekat akan melaksanakan program imunisasi kejar bagi masyarakat yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Sebelum pelaksanaan, pihaknya juga akan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi petugas lapangan.
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga akan diperkuat, termasuk melibatkan Kementerian Agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman pentingnya imunisasi di tengah masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat untuk mendukung program imunisasi, termasuk aktif dalam kegiatan Posyandu. Peran tokoh agama dan masyarakat juga sangat penting dalam menyosialisasikan pentingnya imunisasi,” pungkasnya.
