SUKABUMI – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat mengeluarkan pernyataan resmi terkait meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai berpotensi memengaruhi geopolitik serta kondisi industri pariwisata Indonesia pada 2026.
Hal tersebut disampaikan Ketua ASITA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Sukabumi, Rizal Bahtiar, melalui pesan singkat WhatsApp kepada awak media, Rabu (11/3/2026).
Menurut Rizal, surat pernyataan sikap tersebut telah disebarkan kepada seluruh DPC ASITA di Jawa Barat dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPD ASITA Jawa Barat, Daniel Guna Nugraha.
“Dalam pernyataan itu, kami menyadari bahwa pariwisata merupakan industri yang sangat sensitif terhadap stabilitas keamanan global. Meski konflik yang terjadi di kawasan Teluk cukup jauh dari wilayah kedaulatan Indonesia, dampak ekonominya tetap bersifat lintas batas,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan, sebagai negara yang masih bergantung pada energi berbasis minyak bumi, Indonesia tidak sepenuhnya kebal terhadap gejolak yang terjadi di Timur Tengah.
Menurutnya, eskalasi konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak mentah dunia secara signifikan. Dampaknya langsung terasa bagi industri pariwisata, khususnya pada biaya transportasi udara.
“Bagi sektor pariwisata, ini berarti kenaikan biaya avtur yang secara otomatis melambungkan harga tiket pesawat domestik maupun internasional,” jelasnya.
Selain itu, kata Rizal, situasi konflik juga memicu disrupsi jalur penerbangan.
Penutupan sejumlah ruang udara di wilayah konflik membuat maskapai harus melakukan pengalihan rute (rerouting), sehingga durasi penerbangan menjadi lebih lama dan biaya operasional meningkat. “Biaya tambahan ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen,” tambahnya.
ASITA menilai kondisi tersebut berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional serta melemahkan nilai tukar rupiah. Dalam situasi di mana biaya hidup meningkat akibat inflasi energi, sektor pariwisata yang tergolong kebutuhan tersier diperkirakan akan menghadapi tantangan besar.
“Penurunan daya beli masyarakat, baik global maupun domestik, menjadi risiko nyata yang harus kita mitigasi bersama,” kata Rizal.
Merespons situasi tersebut, DPD ASITA Jawa Barat menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas industri pariwisata. Salah satunya adalah mengoptimalkan pasar wisatawan nusantara (wisnus).
Menurut Rizal, penguatan pasar domestik menjadi langkah penting ketika akses perjalanan internasional menghadapi kenaikan biaya.
“Kita harus menjadikan Jawa Barat sebagai destinasi utama yang aman dan terjangkau bagi wisatawan domestik. Ini momentum untuk memperkuat narasi ‘Bangga Berwisata di Indonesia’,” ujarnya.
ASITA juga mengimbau seluruh anggotanya untuk mulai menyusun paket wisata yang lebih compact dan berbasis darat (overland) guna mengurangi ketergantungan terhadap tiket pesawat yang harganya fluktuatif.
Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif atau kebijakan stabilisasi harga avtur domestik agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga. “Konektivitas antar-pulau jangan sampai terganggu akibat lonjakan harga minyak dunia,” katanya.
Di sisi lain, ASITA Jawa Barat juga mengusulkan agar promosi pariwisata dialihkan ke pasar yang tidak melewati jalur konflik Timur Tengah, seperti Australia, India, serta negara-negara ASEAN.
Rizal menegaskan, industri pariwisata Indonesia telah berkali-kali menghadapi berbagai krisis, mulai dari pandemi hingga bencana alam.
“Dengan sinergi antara pelaku industri dan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, kami yakin pariwisata Jawa Barat akan tetap berdiri sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat,” tandasnya.
Ia pun mengajak seluruh pelaku industri pariwisata untuk tetap tenang, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.
