KOTA SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menyoroti maraknya kasus Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah di Indonesia yang diduga tidak memenuhi standar gizi bagi penerima manfaat. Sorotan tersebut disampaikan Danny melalui akun media sosial Facebook pribadinya, Selasa (24/2/2026), sekitar dua jam yang lalu.
Dalam statusnya, Danny menuliskan kritik tajam terhadap dugaan penyimpangan dalam pendistribusian menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
“SPPG jangan seenaknya mengambil jatah anak penerima MBG… Apalagi di bulan Ramadhan ini, miris, jangan kebangetan,” tulisnya.
Dalam unggahan tersebut, Danny juga membagikan sebuah video yang disebutnya terjadi di salah satu kota lain di Indonesia. Dalam video itu, tampak seorang guru memperlihatkan kemasan paket MBG yang dinilai tidak sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
Menurut politisi PKS ini, kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, khususnya para penyelenggara program pemenuhan gizi di daerah. Ia menegaskan bahwa program MBG sejatinya diperuntukkan bagi anak-anak sebagai upaya mendukung kecukupan gizi dan kualitas kesehatan generasi muda. “Ini contoh yang terjadi di kota lain. Jangan sampai terjadi di Kota Sukabumi,” tegasnya.
Danny mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, terutama yang dikelola melalui SPPG, harus dilakukan secara ketat dan transparan. Terlebih di bulan suci Ramadhan, ketika kebutuhan asupan gizi anak tetap harus terpenuhi meski sedang menjalankan ibadah puasa.
Ia pun berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dapat bekerja sesuai aturan dan mengedepankan integritas, agar tujuan mulia program pemenuhan gizi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa penerima.
Pernyataan Danny ini diharapkan menjadi pengingat agar Kota Sukabumi tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program sosial, khususnya yang menyangkut hak dasar anak-anak.
