SUKABUMI — Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syihabudin, melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 bersama warga Kampung Koleberes RW 17, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Kegiatan tersebut digelar di Posyandu Dewi Shinta 17 dan dihadiri tokoh masyarakat serta warga setempat.
Dalam dialog bersama warga, Syihabudin menyerap berbagai aspirasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan wilayah.
Terkait pendidikan, Syihab menyoroti persoalan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta minimnya keberadaan SMA dan SMK di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 3. Ia menyebut, hingga saat ini belum terdapat SMA/SMK negeri di Kecamatan Warudoyong.
“Wilayah Dapil 3 ini belum memiliki SMA atau SMK negeri. Jika sistem zonasi diberlakukan secara ketat, Kecamatan Warudoyong tentu akan sangat dirugikan karena akses siswa menjadi terbatas,” ujar Syihab.
Ia menegaskan akan mendorong adanya solusi konkret, baik melalui komunikasi dengan pemerintah daerah maupun koordinasi dengan pihak provinsi sebagai kewenangan pengelola SMA/SMK.
Di bidang kesehatan, warga juga mengeluhkan masih banyaknya Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat saat membutuhkan layanan kesehatan.
“Banyak KIS yang tidak aktif. Ini harus menjadi perhatian serius. Saya akan berkoordinasi dengan Komisi III dan dinas terkait agar persoalan ini segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain itu, warga turut mempertanyakan kelanjutan Program P2RW (Program Pemberdayaan Rukun Warga). Menurut Syihab, program tersebut dinilai sangat membantu pembangunan dan pemberdayaan di tingkat lingkungan.
“P2RW ini perlu diadakan kembali karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Namun di APBD murni saat ini belum ada hilalnya. Karena itu, kita akan dorong agar bisa masuk dalam anggaran perubahan,” jelasnya.
Syihab menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD. Ia berkomitmen untuk terus mengawal kebutuhan warga, khususnya di wilayah Warudoyong dan Dapil 3 pada umumnya.
“Reses ini momentum bagi kami untuk mendengar langsung suara masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan warga akan kami perjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang ada,” pungkasnya.
