SUKABUMI – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengupayakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dalam menjaga stabilitas harga.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Kota Sukabumi, Eneng Rahmi, mengungkapkan, sejumlah langkah dilakukan, antara lain penerapan harga eceran tertinggi (HET) melalui Keputusan Wali Kota sejak 2022 untuk komoditas seperti pupuk dan elpiji, penyelenggaraan bazar murah serta gelar pangan keliling.
”Untuk menjamin pasokan, pemerintah membagikan benih hibrida, menggalakkan panen serentak empat kali setahun, serta menggerakkan penanaman cabai, bawang merah, dan jagung, termasuk rencana pengembangan urban farming,” kata Rahmi, Rabu (13/8/25).
Rahmi menjelaskan, kelancaran distribusi juga dijaga lewat operasi pasar murah (OPM) bersama kejaksaan dan kepolisian, monitoring stok minyak goreng, serta pemantauan langsung bahan pokok dan penting (bapokting) oleh Diskumindag.
Data dipantau melalui aplikasi SP2KP dan neraca pangan, sementara rapat TPID terus dimonitor oleh Kemendagri dan TPIP Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, inflasi year to date (YtD) Kota Sukabumi per awal Agustus 2025 berada di angka 2,18 persen, masih aman di bawah batas pemerintah 1,5–3,5 persen. Inflasi year on year (YoY) tercatat 3,63 persen, dipengaruhi bencana alam pada akhir 2024 yang mengganggu distribusi barang.
Komoditas yang dominan memicu inflasi YoY adalah perhiasan, kopi, dan biaya pendidikan tinggi. Sedangkan inflasi bulanan (month to month) paling tinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,22%), perawatan diri/skincare (0,58%), serta penyediaan makanan dan restoran (0,41%).
Rahmi menambahkan, inflasi di Kota Sukabumi tidak hanya dipicu oleh warga lokal, karena pembeli yang berbelanja di kota juga datang dari luar daerah. “Sisi positifnya, meski harga naik, hal ini ikut mendorong peningkatan PAD,” pungkasnya.
