SUKABUMI – 100 hari lebih satu hari masa kerja pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana, kembali menuai kritikan pedas dari warga masyarakat maupun dari anggota legislatif.
Kritikan salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Inggu Sudeni, yang menilai banyak hal mendasar belum disentuh secara serius oleh duet pemimpin baru tersebut.
Dalam kegiatan reses yang dilakukan inggu di Kelurahan Cikondang pada Minggu (01/06/25), Inggu menyampaikan dua catatan penting yaitu lemahnya komunikasi dan tidak jelasnya arah kebijakan. Menurutnya, sejak awal menjabat, Wali Kota Ayep Zaki sudah menunjukkan pola komunikasi yang kurang sehat, baik terhadap DPRD maupun publik.
“Catatan bagi saya yang pertama ialah perbaiki komunikasi. Karena dari awal beliau sudah banyak memberikan statment yang blunder, dan tentunya itu kurang baik dalam pola komunikasi baik dengan DPRD Kota Sukabumi maupun masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya komunikasi, Inggu juga menilai bahwa pemerintahan Ayep–Bobby belum fokus pada persoalan mendasar yang seharusnya menjadi prioritas pada masa awal kepemimpinan.
“Kami melihat pemerintah saat ini kurang begitu fokus terhadap hal yang mendasar. Seperti K3: Kebersihan, Kesehatan, dan Keamanan. Itu dulu yang harus ditata sejak awal. Setelah itu, baru pembangunan diarahkan sesuai RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025–2030,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pondasi yang kuat pada aspek fundamental tersebut, program-program besar yang dicanangkan pemerintah hanya akan berjalan di atas fondasi rapuh.
Ketika dimintai pendapat soal tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari Ayep Zaki dan Bobby Maulana, Inggu menjawab bahwa dirinya belum puas. Bahkan ia memberikan nilai dibawah poin 5, yang mencerminkan ketidakpercayaan pada arah pemerintahan saat ini.
“Jika diberikan angka kepuasan 1 sampai10, saya bisa memberikan nilai 5. Saya pribadi menyatakan belum puas,” tegasnya.
Pandangan ini menjadi alarm dini bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengevaluasi pendekatan dan strategi komunikasi politik serta teknokratisnya.
Bagi legislatif seperti Inggu, komunikasi yang terbuka dan prioritas kebijakan yang jelas bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kontrak sosial dengan rakyat.
DPRD pun berharap dalam waktu dekat, pemerintah bisa memperbaiki arah kebijakan dan membuka ruang dialog lebih luas dengan semua pemangku kepentingan, termasuk legislatif demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
